Walikota Banjar Didorong Terbitkan Perwal Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS

Walikota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih bersama jajarannya saat berdiskusi bersama Warga Peduli Aids (WAPA) di Jalan Dr. Husen Kartasasmita Gang Soka RT 02 RW 03, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Foto: Tsabit/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Walikota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih bersama Kepala Bagian Hukum Setda Maryamah, Kepala Dinas Kesehatan Oman Rokhman, Kepala Dinas Sosial Kota Banjar Asep Tatang Iskandar menyambangi Sekretariat Warga Peduli Aids (WAPA) Kota Banjar di Jalan Dr. Husen Kartasasmita Gang Soka RT 02 RW 03, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jumat (03/11/17).

Dalam kunjungannya itu, Ade Uu beserta rombongan mendiskusikan sejumlah persoalan yang dihadapi WAPA dalam penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kota Banjar.

Seperti yang diungkapkan Aam Hamdan, pengelola Yayasan Mata Hati Jawa Barat wilayah Kota Banjar, bahwa dirinya menganggap Kota Banjar sangat rentan dengan penyebaran HIV/AIDS. Pasalnya, lokasinya yang strategis berbatasan dengan wilayah Jawa Tengah serta diapit wilayah Ciamis dan merupakan jalur utama ke lokasi wisata Pangandaran.

Tak hanya itu, ditemukannya Orang Dengan HIV/AIDS (Odha) di empat kecamatan yang ada menjadi perlu perhatian serius pemerintah sebagai komitmen menjamin kesehatan warganya tanpa terkecuali, termasuk Odha.

“Catatan kami, sejak tahun 2015 hingga 2017 sudah ada sekitar 240 Odha. Persentase ini cukup signifikan untuk kota dengan jumlah penduduk lebih sedikit dibandingkan daerah lain. Kita harap Pemkot menunjukkan peran yang optimal dalam penanggulangan HIV/AIDS di Banjar,” kata Aam dalam diskusi tersebut bersama puluhan WAPA.

Ia juga mendorong instansi terkait di Banjar dapat terintegrasi satu sama lainnya dalam mengatasi HIV/AIDS. Contoh kecilnya, Aam memaparkan, instansi dinilai masih minim melakukan kampanye maupun sosialisasi perihal HIV/AIDS.

“Dengan kondisi ini, ditambah Kota Banjar belum memiliki regulasi yang khusus mengatur persoalan HIV/AIDS, maka sangat perlu adanya langkah cepat pemerintah untuk menerbitkannya, terutama Perwal tentang Penanggulangan serta Pencegahan HIV/AIDS,” pungkasnya. (Tsabit/R6/HR-Online)