Foto: Ilustrasi net/ist
Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Komisi III DPRD Ciamis menggelar rapat koordinasi dengan Dinas PU, Dishub, Organda dan juga Disperindag. Rapat tersebut digelar dalam rangka membahas kerusakan jalan akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas.
Ketua Komisi III DPRD Ciamis, Oyat Nur Ayat, ketika ditemui HR usai rapat, Selasa (24/10/2017) lalu, mengatakan, saat ini di Kabupaten Ciamis tidak bisa diketahui berapa jumlah kendaraan yang melebihi tonase. Padahal menurut dia data itu penting untuk diketahui.
“Melalui rapat kordinasi ini, permasalahan kerusakan jalan akibat tonase kendaraan yang melebihi kapasitas bisa tertangani. Terlebih banyak sekali kendaraan seperti truk kontainer masuk wilayah jalur Ciamis,” ungkapnya.
Selain itu kata Oyat, tidak hanya kerusakan jalan, di Ciamis juga masih minin sarana-prasarana rambu lalu lintas penunjuk arah. Kondisi itu menyulitkan bagi siapapun yang masuk wilayah kota Ciamis.
Oyat menyebutkan, seperti jalur dari Ciamis utara, setelah masuk perbatasan Kota Ciamis, rambu penunjuk arah jalan tidak tersedia. Kalaupun ada, tidak terurus dan itu menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Dishub.
“Yang pasti rambu-rambu lalu lintas sebagai pelengkap jalan harus terpasang dengan baik sebagai penunjuk arah jalan. Dengan begitu orang luar yang ingin menuju Kota Ciamis tidak kesulitan menuju lokasi,” jelasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Oyat, permasalahan yang menjadi pekerjaan bagi Pemerintah Ciamis yaitu keberadaan gudang-gudang atau depot-depot yang tersebar di Ciamis. Keberadaan gudang tersebut merupakan bagian dari masalah terhadap tonase kendaraan.
“Kendaraan yang melakukan pengiriman barang yang disimpan ke gudang-gudang di Ciamis sudah tidak terpantau berapa jumlahnya. Padahal permasalahan muncul ketika kendaraan dengan jumlah muatan berat masuk Ciamis jelas akan merusak jalan juga,” katanya.
Maka dari itu, kata Oyat, pihaknya meminta Dinas Peridustrian dan Perdagangan (Disperindag) Ciamis melakukan pendataan ulang gudang-gudang atau depot yang ada di Kabupaten Ciamis, terutama yang masuk jalur jalan kabupaten.
Dengan begitu, kata Oyat, setelah nanti ada data yang jelas mengenai keberadaan gudang, baik yang berada di jalur nasional atau jalan kabupaten, bisa dengan mudah untuk diketahui kapan dan bagaimana kendaraan datang.
“Para pengusaha angkutan dan pemilik gudang bisa diberikan sanksi apabila barang yang dibawa melebihi kapasitas. Terlebih jalan kabupaten yang berkekuatan hanya 5 ton, sementara kendaraan yang mengirim barang bisa hingga 10 atau 20 ton. Dan itu pelanggaran,” ungkapnya.
Kepada Organda, Oyat meminta supaya bisa berkordinasi dengan pemilik kendaraan supaya bisa mematuhi aturan. Agar kendaraan yang sering mereka gunakan untuk mengangkut barang tidak melanggar ketentuan.
Pada kesempatan itu, Oyat berharap, penggunaan jalan lingkar selatan bisa dioptimalkan, sehingga kendaraan dengan tonase berat bisa melintas. Untuk itu, tidak ada lagi kendaraan seperti truk toronton dan kontainer masuk wilayah jalur kota Ciamis.
Kepala Dinas PUPRP, Kusdiana, ketika dimintai tanggapan, membenarkan, persoalan yang menyebabkan terjadinya kerusakan jalan perlu diinventarisasi. Dia mencontohkan kapasitasjalur kota Ciamis yang hanya mencapai tonasi 5 hingga 8 ton dengan lebar jalan 3 meter.
“Jika kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas melintas, jelas akan merusak jalan. Tentunya anggaran perbaikan jalan akan terus bertambah, sementara kualitas jalan cepat rusak,” katanya. (Es/Koran HR)
