Berita Banjar (harapanrakyat.com),– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, menggelar pengenalan kelembagaan Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) serentak tahun 2018, bertempat di Graha Banjar Idaman (GBI), Selasa (08/08/2017).
Acara yang dihadiri ratusan elemen masyarakat mulai dari OKP, ormas, akademisi, mahasiswa, Lurah, kades, camat, Kapolres, Kodim 0613, KPU Kota Banjar, calon Panwas Kota Banjar, serta media, Bawaslu Jabar mengajak kepada masyarakat untuk mensukseskan Pilkada serentak tahun 2018 nanti.
Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto, dalam sambutannya mengatakan, pada Pilkada nanti, di Jawa Barat akan benar-benar mengahadapi pesta demokrasi yang dinilainya sangat luar biasa. Sebab, selain pilkada gubernur, bupati dan walikota, di tahun 2019 dilanjutkan dengan Pilpres.
“Ini sangat luar biasa bagi kami. Sebab, di Pileg kemarin saja khusus di Jabar, ada sebanyak 571 orang meninggal karena kelelahan dalam mengikuti pesta demokrasi. Dan, agenda pemilihan yang berlangsung beriringan itu jangan sampai angka tersebut bertambah, yang mana ini adalah tugas kita bersama,” kata Harminus.
Ia menambahkan, meskipun Pilkada waktunya masih cukup jauh, namun Bawaslu Jabar sudah melakukan deteksi dini untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pemilihan, seperti halnya DPT, persoalan pemilih pemula ataupun hal lainnya.
“Ini yang kita dorong kepada pemerintah untuk segera menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan. DPT kita dorong supaya sudah memiliki KTP Elektronik dan itu sudah disampaikan ke pemerintah daerah. Soal blanko, itu bisa ditangani karena nanti pemerintah pusat akan menambahkan lagi supaya masyarakat bisa melakukan perekaman E-KTP,” tegasnya.
Diketahui, berdasarkan data yang disampaikan anggota Bawaslu Jabar, Yusup Kurnia, dari Pemilu ke Pemilu persoalan paling sering dihadapi adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu. Namun ia menilai dari Pemilu ke Pemilu ASN semakin netral.
“Kita ketahui bersama anggaran untuk Pemilu di Jawa Barat itu merupakan yang terbesar di Indonesia dengan angka 20 persen yang dialokasikan untuk Jabar, dan lebih besar dari provinsi lain yang ada di Indonesia,” ungkapnya.
Adapun tren pelanggaran Pemilu di Jawa Barat tahun 2017 berdasarkan dari kajian Bawaslu, ASN mendapatkan jumlah 10, money politik 8, penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai 5, kampanye di tempat terlarang 4, black campaign 3, perusak APK 2, mutasi pejabat oleh petahana 1, serta pelanggaran lainnya. “Ini adalah tugas kita semua untuk mengantisipasi hal itu bisa terjadi di Kota Banjar,” tandas Yusup.
Anggota Bawaslu lainnya, Wasikin Marzuki, mengajak kepada masyarakat untuk bergabung di lembaga Bawaslu yang berada di daerah, baik di tingkatan kecamatan, desa/kelurahan maupun tingkat TPS.
Pihaknya mengajak Pemkot Banjar menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, juga meminta tenaga sekretariat Pengawas Pemilu di Kota Banjar nanti adalah PNS/ASN yang bagus dan professional. Sebab, keberadaan mereka memiliki peran yang sangat penting dalam proses berjalannya Pemilu nanti.
Selain itu, Pemkot Banjar juga diharapkan memastikan para pegawai, terutama ASN, harus netral dalam menghadapi Pilkada maupun saat Pilkada. “Khusus KPU Banjar, kita harap mau mencontoh ke KPU di daerah lain yang sudah menjalankan Pilkada serentak. Dan terakhir DPT itu harus diperhatikan secara matang. Meski tidak ada DPT yang sempurna, namun harus dimaksimalkan,” tandas Wasikin.
Sementara itu, Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, menegaskan, bahwa pesoalan perekaman E-KTP di Banjar sudah selesai dan berjalan 99,9 persen. Ia juga meminta penyelenggara Pilkada 2018 berlangsung dengan aman, nyaman, jujur, adil dan kondusif.
“Pada intinya kita harus bersama-sama siap mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan, demi terlaksananya pesta demokrasi yang jujur, adil, nyaman, aman serta kondusif,” tegasnya. (Muhafid/Koran HR)