Ambisi Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Banjar, ingin memiliki senjata api (senpi) âair soft gunâ. Untuk kelengkapan anggota Sat Pol PP Kota Banjar, hanya mimpi di siang bolong. DPRD Kota Banjar menolak ajuan itu, buat apa itu tidak perlu bahkan dikhawatirkan tidak digunakan untuk kedinasan dan terjadi penyalahgunaan peruntukannya.
Pengajuan pembelian senjata api untuk Sat Pol PP, dari APBD 2013 seolah-olah mengada-ada; percis ucap beberapa tokoh masyarakat saat memperbincangkan isu pembelian senjata api untuk Sat Pol PP Kota Banjar. Reaksi di masyarakat mengembang, menilai kinerja Sat Pol PP di kota ini tidak berprestasi paling cuma menggelandang perselingkuhan di penginapan cuma itu. Menertibkan Kota Banjar tak mampu, misalnya di Pasar Banjar yang megah, masyarakat tak menikmati kenyamanan. Sat Pol PP tak mampu mengatasi banyak pelanggaran, anda bisa lihat semrawutnya PKL di kota maupun di sudut kota. Ujug-ujug ingin dilengkapi senpi untuk bertugas, tak mampu bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat bukan dengan wajah garang, tapi melakukan pendekatan normatif dengan tidak melanggar Perda, tapi masyarakat paham dan tidak beringas.
Masyarakat sudah kandung mencemooh atas kinerja Sat Pol PP di Kota Banjar, banyak oknum yang hanya memainkan Perwal dan Perda untuk menakut-nakuti masyarakat. Ujung-ujung berunding minta ceme bin duit, hal itu sudah menjadi rahasia publik, tidak percaya tanya PKL-PKL yang ada di kota ini.
Dari pada APBD Kota Banjar 2013, menganggarkan untuk beli senpi Sat Pol PP. Kita setuju dipergunakan untuk kepentingan publik, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daripada senpi untuk Sat Pol PP. Lembaga ini harus dibersihkan dari oknum-oknum, yang mencoreng-moreng lembaga ini hal tersebut sudah menjadi rahasia umum.
Kita kebetulan menangkap momen dari ngerumpinya anak-anak muda di tempat lesehan di daerah kuliner Doboku, mereka pada tertawa nyinyir saat membaca berita Sat Pol PP ingin dilengkapi senpi. Terlontar ucapan âmemang gue harus bilang wow, gitu ?â. Tentu saja dalam hal ini, masa sih Wali Kota Banjar, engga tau gitu. Anak-anak muda itu tertawa sambil memberikan koran pada temannya.
Sebaiknya lembaga Sat Pol PP di Kota Banjar, harus ditempatkan orang-orang PNS yang mempunyai dedikasi tinggi dan profesional, jangan asal-asalan yang dapat mencoreng wajah Pemkot dari penilaian publik. Apalagi secara kedinasan dan protokoler, Sat Pol PP bertugas sebagai pengawal dan pengamanan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan mengemban tugas melaksana Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota sebagai Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) harus benar-benar bisa menjabarkan ketentuan-ketantuan diatas itu harus dikerjakan secara profesional. Apalagi bila menempatkan orang yang tercela, misal pernah lompat jendela dan pungli kacau daah⦠ini kota.
Demi Kota Banjar, kita berharap yang bertugas di Sat Pol PP harus orang yang tak bermasalah. Dan orang yang cerdas melaksanakan tupoksinya. Apalagi yang bisa berpikir menggunakan otak dan hati nurani dalam menghadapi masyarakat, dengan santun dalam memecahkan atau mencari solusi agar masyarakat tidak terusik oleh tindakan Sat Pol PP. Kota Banjar bisa belajar dari kinerja Sat Pol PP Kota Surabaya dan Kota Solo.
Boleh juga Sat Pol PP Kota Banjar dipimpin oleh seorang wanita (persamaan gender), seperti di Surabaya dan Solo. Kita sampaikan pesan ini, karena kitapun tak gegabah hal tersebut dilakukan dengan cara investigasi reporting di masyarakat. Lembaga Sat Pol PP ini dinilai publik terburuk dan bermasalah diantara OPD di Kota Banjar. ***
