Angota DPRD Pangandaran Komisi II saat melakukan sidak di salah satu agen penyedia gas elpiji 3 kilogram. Foto: Madlani/HR
Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Anggota Komisi II DPRD dari Fraksi PKB, Jalaludin, mengatakan, pihaknya akan mendorong kepada pihak terkait untuk melakukan rapat terbuka dengan pihak Pertamina dan Pemerintah Daerah untuk mencari solusi supaya tidak terjadi lagi kenaikan harga di luar HET di masyarakat, khususnya di tataran pengecer. Sebab, apabila pangkalan sudah kosong bisa langsung order kembali dan juga apabila ditemukan berat tabung kurang dari 8 kilogram (5 kilogram berat tabung kosong ditambah 3 kilogram berat gas) bisa ditukar kembali apabila berat netto gasnya kurang dari 2 kilogram.
“Apakah nanti akan digelar operasi pasar murah atau akan ada tambahan subsidi dari pemerintah daerah. Kita akan lakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait yang berwenang untuk mengatasi persoalan tersebut,” kata Jalaludin.
Masih dikatakan Jalaludin, apabila ditemukan ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini, ia berharap agar langsung melaporkan dan merekomendasikan ke pihak Pertamina untuk dilakukan tindakan tegas pemutusan hubungan usaha terhadap pelanggar. Dari pantauan di lapangan, persiapan sampai lebaran dan setelah lebaran nanti aman. Prediksi cadangan gas elpiji aman dan fluktuasi harga tidak ada. Namun, adanya biaya pengiriman karena ada jarak dari pangkalan ke pengecer itu yang harus dipikirkan penyelesaiannya.
“Mencari kebijakan serta kesamaan harga ini ada kelemahan pengawasan di tingkat kecamatan dan desa. Sebab mereka yang langsung bersentuhan antara masyarakat atau konsumen dengan pengecer di lapangan. Kita mendata di lapangan ada sebanyak 9 agen dan 78 pangkalan yang tercatat dan ada juga yang belum untuk seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran,” pungkas Jalaludin. (Mad/R6/Koran HR)
