Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, mendeklarasikan Banjar Menuju Kota Layak Anak (KLA), di Lapang Bhakti, Jumat (19/05/2017). Photo : Nanang Supendi/ HR
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, mendeklarasikan Banjar Menuju Kota Layak Anak (KLA), di Lapang Bhakti, Jumat (19/05/2017). Kegiatan deklarasi tersebut diawali dengan senam bersama anak-anak perwakilan PAUD dan SD.
Selain itu, deklarasi juga ditandai dengan diserahkannya Rencana Aksi Perlindungan Anak dari Forum Kota Layak Anak Kota Banjar yang baru terbentuk kepada Walikota, serta pelepasan balon bersama stake holder dan beberapa lembaga dunia usaha Kota Banjar.
Diwawancarai usai kegiatan, Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, mengaku tidak memungkiri adanya tindakan kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak dewasa ini di Kota Banjar. Bahkan dia tidak menyangkal bahwa tahun ini angkanya meningkat.
“Tentu Pemkot Banjar tidak tinggal diam dan memberikan perhatian atas permasalahan tersebut. Sejak diketahui, langsung ditangani serta upaya pembinaan dilakukan melalui P2TP2A dan lembaga terkait lain, tak terkecuali Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak,” katanya.
Ade Uu menegaskan, peningkatan kesejahteraan anak melalui pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sudah dan sedang dilakukan. Makanya pemkot Banjar menyatakan siap dan mendeklarasikan KLA.
“Intinya launching ini diharapkan sebagai komitmen jaminan terpenuhinya hak-hak anak. Namun, perlu kerjasama bersama dan diharapkan dapat menggugah kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan kreatifitas anak secara berkesinambungan,” tandasnya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar, menambahkan, bahwa indikator-indikator pemenuhan KLA terus digalakan dan dijalankan.
“Ya ini kan baru launching, perlu waktu untuk memenuhi beberapa indikator dan klaster yang ditentukan guna menuju KLA,” tandasnya.
Klaster tersebut, kata Tatang, yaitu klaster kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan busaya, serta klater perlindungan khusus.
“Semua itu sedikitnya telah diupayakan dan dilakukan, namun memang perlu bertahap untuk mencapai kesempurnaan dan keseluruhannya. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah tapi semua stake holder yang ada dan masyarakat,” pungkasnya. (Nanks/R4/HR-Online)
, di Lapang Bhakti, Jumat (19/05/2017).){kind=link}