Banjar, (harapanrakyat.com),- Organisasi Perangkat Derah (OPD) yang berkaitan dengan permasalahan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), mengomentari tentang besaran dan kevaliditasan dari jumlah pemegang kartu Jamkesda. Bahkan, mereka terkesan saling tuding.
Kepala Dinas Kesahatan Kota Banjar, dr. H. Herman Umar,M.Kes., ketika ditemui HR, Senin (6/12), mengatakan, bahwa dinas yang dipimpinnya tidak mengetahui dan tidak berkewenangan, atas pendataan atau pemberian kartu Jamkesda.
Menurut dia, kewenangan Dinas Kesehatan hanya sebatas tim verifikasi keabsahan kartu Jamkesda, yang dimiliki pasien ketika masuk ke RSUD Kota Banjar. Sehingga, pihaknya tidak mengetahui mengenai jumlah dan kriteria penerima kartu Jamkesda.
Dikatakan Herman, yang mempunyai kewenangan pendataan dan pemberian kartu Jamkesda adalah Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, KB dan Pemberdayaan Perempuan (BKPSKBPP) Kota Banjar.
“Informasi yang saya dapat, memang saat ini BKPSKBPP sedang melakukan pemutakhiran data kepemilikan kartu Jamkesda, yaitu dengan meminta data ulang ke pihak desa/kelurahan yang ada di Kota Banjar,” katanya.
Diakui Herman, mengenai besarnya jumlah pemilik kartu Jamkesda di Kota Banjar, yang mengakibatkan permasalahan pendanaan. Sehingga RSUD harus berhutang, hal itu telah dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor).
“Masalah ini memang telah dibahas di rakor, bahkan dari data pihak Provinsi Jawa Barat, Kota Banjar memiliki jumlah pemilik kartu Jamkesda terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Namun, kedepan pemerintah akan memberlakukan Asuransi Semesta untuk mengganti kartu Jamkesda yang saat ini dipegang masyarakat, sebagai kartu jaminan kesehatan.
Bahkan, kata Herman, rencananya Kota Banjar akan menjadi salah satu kota percontohan pelaksanaan Asuransi Semesta. Dirinya yakin dengan program tersebut, jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak akan semerawut seperti sekarang ini.
Lantaran, Asuransi semesta akan diberikan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya warga yang tergolong miskin saja, namun warga mampu juga akan menerimanya.
BKPSKBPP Bantah Lakukan Pemutakhiran Data Jamkesda
Ditemui di tempat terpisah, Kepala BKPSKBPP Kota Banjar, Drs. H. Obang Subarna, M.Si., membantah jika saat ini pihaknya tengah melakukan pemutakhiran data kartu Jamkesda.
“Kata siapa itu, yang ada saat ini kami tengah melakukan pendataan persiapan untuk program pemberian kartu tanda penduduk yang baru. Bukan pendataan ulang pemilik kartu Jamkesda,” ujarnya, Selasa (6/12).
Diakui Obang, memang beberapa waktu lalu pihak Dinas Kesehatan meminta data mengenai jumlah pemegang kartu Jamkesda, lantaran jumlah pemegang kartu jamkesda ditengarai sangat banyak.
Jika diruntut dari awal, lanjut dia, sebenarnya pendataan yang dilakukan adalah pendataan bagi masyarakat Pra-Keluarga Sejahtera. Namun, dalam perjalanannya muncul program Jamkesda yang diperuntukan bagi warga miskin, sehingga data Pra-KS digunakan sebagai acuan pemberian kartu Jamkesda.
Hingga saat ini memang tidak ada kriteria yang jelas mengenai spesifikasi, sejauh mana warga miskin yang berhak menerima kartu Jamkesda dari pemerintah.
Menurut Obang, permasahaan yang terjadi mengenai jaminan kesehatan bagi warga miskin bukan hanya itu saja. Tercatat dalam tahun 2010, pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang digunakan sebagai jaminan kesehatan warga miskin jumlahnya mencapai 4286 pemohon.
“Bagaimana tidak membludak, untuk jumlah pemegang kartu Jamkesda saja sudah sangat besar, ditambah dengan masyarakat yang menggunakan SKTM. Tentu jumlahnya akan semakin banyak,” ujarnya.
Obang mengaku, pihaknya tidak dapat menolak permohonan SKTM, terlebih permohonan yang diajukan telah dilegalisir oleh pihak RT, RW, desa/kelurahan dan kecamatan.
“Kami tidak bisa menolaknya. Masa kami tidak percaya dengan proses legalisasi pemerintah setempat, yang menyatakan bahwa warga tersebut adalah benar-benar miskin. Dan tidak mungkin kita melakukan pengecekan langsung ke lapangan, sebab aparatur setempat lebih mengetahui kondisi sebenarnya,” tuturnya.
Dikatakannya, permasalahan ini memang bukan permasalahan yang gampang untuk diselesaikan. Pemecahannya juga bukan hanya menjadi tangung jawab BKPSKBPP saja, sehingga pihaknya meminta peran aktif dari OPD lain yang berperan dalam masalah tersebut, serta partisipasi masyarakat. (pjr)
