Ciamis, (harapanrakyat.com),- Aksi boikot yang dilakukan oleh 8 dari 9 Anggota DPRD Ciamis dari Fraksi Partai Demokrat saat sidang Paripurna LKPJ Bupati Ciamis tahun 2011, Selasa (8/5), ternyata berbuntut panjang. Badan Kehormatan (BK) DPRD Ciamis langsung menyikapi aksi boikot tersebut dan akan melakukan pemanggilan terhadap 8 Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Adanya ancaman dari BK, DPC Partai Demokrat Ciamis langsung bereaksi. Mereka menyatakan akan pasang badan, apabila BK DPRD mempersoalkan aksi boikot yang dilakukan 8 Anggota DPRD-nya. Partai Demokrat beralasan aksi boikot itu merupakan sikap politiknya atas kekecewaan selama ini yang kerap tidak diakomodir ketika menyampaikan aspirasi lewat Fraksi-nya, dalam beberapa keputusan DPRD Ciamis.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Ciamis, Toto Tobari, mengatakan, aksi boikot yang dilakukan oleh 8 Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat merupakan tindakan indispliner. Karena, mereka tidak menghadiri agenda sidang Paripurna DPRD dengan alasan yang tidak jelas dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
“Jika begitu, bisa disebut mereka mangkir dari sidang Paripurna. Makanya, kita akan melakukan pemanggilan terhadap 8 Anggota DPRD tersebut untuk dimintai klarfikasi. Sebab, aksi tersebut sudah mengarah kepada tindakan indisipliner sebagai Anggota DPRD, dan tindakan indisipliner itu bisa dikenai sanksi,” ungkapnya, kepada HR, usai Paripurna LKPJ Bupati Ciamis, di Gedung DPRD Ciamis, Selasa (8/5).
Menurut Toto, pada agenda rekomendasi Pansus LPKJ Bupati Ciamis yang digelar, Senin (7/5), seluruh Anggota Fraksi Partai Demokrat seluruhnya hadir. Pada saat itu, tidak ada satupun dari Fraksi Partai Demokrat yang menyatakan keberatan atau protes terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus.
“Makanya, hal itu yang menjadi pertanyaan kami. Ketika sikap resmi Fraksi Demokrat pada saat agenda rekomendasi Pansus LKPJ menyatakan menerima dan menyetujui, tetapi kenapa ketika agenda Paripurna mereka tidak hadir dan memboikot,” katanya.
“Jika begitu, kami perlu melakukan konfirmasi, guna mengetahui alasan boikot tersebut, apakah aksi boikot itu merupakan keputusan Fraksi atau Partainya, apakah ada intruksi atau langkah itu merupakan sikap politik?,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Ciamis, H. Asep Roni, membenarkan bahwa sikap resmi Fraksi Partai Demokrat telah menerima dan menyetujui rekomendasi LKPJ Bupati Ciamis. Selain itu, tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada Pimpinan DPRD atas ketidakhadiran 8 Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat tersebut.
“Artinya, kita tidak mengetahui alasan yang jelas mengenai tidak hadirnya 8 Anggota DPRD Ciamis dari Fraksi Partai Demokrat tersebut, karena tidak ada pemberitahuan kepada kami,” ujarnya, kepada HR, usai Paripurna LKPJ Bupati, di ruang kerjanya, Selasa (8/5).
Sementara itu, dari 9 Anggota DPRD Ciamis dari Fraksi Demokrat, yang tampak menghadiri sidang Paripurna LKPJ Bupati Ciamis, hanya Yoyo Waryo. Kehadiran Yoyo dalam Paripurna itu pun tidak berlangsung lama, karena ada panggilan dari DPC Partai Demokrat untuk segera meninggalkan sidang dan diminta untuk datang ke kantor DPC Partai Demokrat Ciamis.
Kepada HR, Yoyo mengaku bahwa sebelum sidang Paripurna sudah ada intruksi partai agar tidak menghadiri sidang Paripurna LKPJ.
“Namun, karena saya merasa menjadi Anggota DPRD Ciamis itu merupakan perwakilan rakyat, jadi saya harus menghadiri sidang Paripurna. Hal itu bukan berarti saya membangkang terhadap intruksi partai, tetapi saya hanya menjalankan tugas pokok sebagai Anggota DPRD, meski akhirnya saya keluar sidang karena ada panggilan dari DPC Partai Demokrat,” terangnya, kepada HR, Selasa (8/5).
Dihubungi terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Ciamis, H. Dedi Sobandi, mengatakan, aksi boikot yang dilakukan oleh 8 Anggota DPRD Ciamis dari Fraksi Partai Demokrat merupakan sikap politik Parpolnya dalam menyikapi dinamika politik di DPRD Ciamis. Pasalnya, setiap aspirasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat kerap tidak diakomodir oleh lembaga DPRD Ciamis.
“Awalnya, dari pembagian Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Ciamis yang tidak proporsional, dimana Fraksi kami tidak diberi jatah kursi pimpinan. Itu artinya, Fraksi Partai Demokrat hanya dijadikan anak bawang dan sebagai pelengkap saja di DPRD Ciamis,” katanya, ketika dihubungi HR, di kantor DPC Partai Demokrat Ciamis, Selasa (8/5).
Dengan begitu, lanjut H Bandi –sapaan akrab H. Dedi Sobandi– perlu adanya sikap dari Partai Demokrat. “Saya pernah bilang ke beberapa petinggi Parpol di Ciamis, bahwa Partai Demokrat di Ciamis akan menjadi oposisi. Dan kami akan terus buktikan hal itu,” tegasnya.
Namun, kata H. Bandi, untuk persoalan aksi boikot pada sidang Paripurna LKPJ, tidak hanya buntut dari persoalan alat kelengkapan dewan saja, tetapi ada persoalan yang lebih prinsip dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dimana usulan kritis dari Fraksi Partai Demokrat tidak ditanggapi oleh Pansus LKPJ DPRD Ciamis.
“Selain soal alat kelengkapan dewan, ada alasan lain kenapa kami mengintruksikan memboikot sidang Paripurna LKPJ. Pertama, masukan kritis yang disampaikan oleh Fraksi kami tidak diakomdir oleh Pansus LKPJ. Kedua, adanya indikasi dan desas desus gratifikasi, meskipun hal itu sulit untuk dibuktikan. Mungkin alasan itulah kami melakukan boikot,” ungkapnya.
Menanggapi adanya rencana Badan Kehormatan DPRD Ciamis yang akan memanggil 8 Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, karena dianggap indisipliner melakukan aksi boikot terhadap sidang Paripurna LKPJ, H. Bandi mengatakan, apabila benar BK nantinya memanggil, maka dirinya yang akan langsung memenuhi panggilan BK.
“Jika BK memanggil, saya yang akan datang langsung menghadap BK. Nanti akan saya beberkan kepada BK tentang alasan kami melakukan boikot. Sikap ini adalah sikap partai, maka saya yang akan datang untuk memenuhi penggilan BK,” tegasnya.
Ketua Pansus LKPJ Bupati Ciamis, DPRD Ciamis, Iwan M. Ridwan, membantah adanya tudingan bahwa masukan kritis dari Fraksi Partai Demokrat tidak diakomodir oleh Pansus LKPJ. Menurutnya, ada dua masukan kritis yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat.
Pertama, kata Iwan, masukan kritis terhadap keberadaan kelompok pelestarian budaya di Dinas Kebudayaan dan Parawisata Ciamis. Kedua, masukan kritis terhadap salah satu program pembibitan hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ciamis.
“Dua masukan kritis dari Fraksi Demokrat itu sudah dimasukan dalam rekomendasi Pansus LKPJ Bupati. Jadi, kalau Partai Demokrat menganggap masukannya tidak diakomidir oleh Pansus, berarti Anggota Fraksi Demokrat tidak membaca rekomendasi Pansus secara tuntas,” tegasnya ketika dihubungi HR via telepon selulernya, Selasa (8/9). (es/bgj)
