Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Padaherang Kabupaten Pangandaran memilih tidak memungut apapun biaya sekolah yang dibebankan kepada siswa baru. Kendati demikian, SMKN 1 Padaherang membuat kebijakan pengecualian pungutan hanya kepada siswa luar daerah Kabupaten Pangandaran.
Drs. Dede Tarlana, Kepala Sekolah SMKN 1 Padaherang menyatakan kebijakan tersebut berdasarkan kesepakatan rapat dan koordinasi dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Sedangkan dalam kehadiran rapat yang mencapai 80%, Drs. Dede Tarlana memberlakukan pungutan terhadap siswa luar daerah.
“Dulu kita rapat pada 1 Juli 2016 yang dihadiri oleh orang tua, komite serta jajaran SMKN 1 Padaherang. Kita menyampaikan bahwa pungutan tersebut hanya untuk siswa asal luar Pangandaran. Selain itu juga karena Padaherang merupakan daerah perbatasan dan hampir 30% siswa berasal dari luar Padaherang. Jadi, ini merupakan otonomi daerah dan Perbupnya tidak diatur,” jelasnya kepada HR Online saat ditemui diruang kerjanya, Senin (18/7/2016).
Sedangkan untuk siswa yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, lanjut Drs. Dede Tarlana, tidak dibenarkan bahwa pihak sekolah telah melakukan pungutan.
“Tidak benar kalau siswa asal Pangandaran dipungut SPP maupun DSP. Semua kita gratiskan kecuali pakaian saja. Tapi kami sudah menyampaikan dalam rapat bersama orang tua siswa dan mereka semua sepakat,” imbuhnya.
Lebih jauh, Dede mengatakan subsidi dari APBD sebesar Rp.100.000 persiswa asal Pangandaran. Sedangkan biaya pakaian seragam dan perlengkapan sekitar Rp.1.314.000. Sementara bagi siswa Pangandaran dan siswa kurang mampu mendapatkan keringanan.
“Kita mempunyai SDM tenaga pengajar kurang lebih 70% non PNS. Kita beri penghargaan sebagai tenaga pengajar dari iuran uang tersebut, terutama untuk membayar guru honorer. Sedangkan SPP dan DSP akan diganti oleh Bupati dari APBD. Kita pada prinsipnya mendukung kebijakan Bupati,” Pungkas Dede Tarlana. (Madlani/R6/HR-Online)
Berita Terkait
Program Pendidikan Gratis di Pangandaran Dinodai Aksi Pungutan
Bupati Pangandaran Diminta Copot Kepsek Pelaku Pungutan
Terkait Pungutan Biaya di Sekolah, Ini Langkah Komisi I DPRD Pangandaran