Ilustrasi UMKM. Foto: Ist/Net
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan faktor penting yang mampu menggerakan sektor perekonomian daerah. Namun sayangnya, Pemerintah Kota Banjar dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini tidak memiliki data lengkap, atau data terbaru tentang berapa jumlah usaha tersebut di wilayahnya.
Hal itu dikatakan salah seorang Pendamping UMKM Provinsi Jabar, Eko Yulianto, SE., kepada HR, Senin (02/05/2016). Dia menyebutkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) hanya memiliki data terakhir tahun 2014, yaitu dengan jumlah 7.000 UMKM.
“Data itu sudah tidak menunjukkan perkembangan sebenarnya. Dengan tidak memiliki data terbaru, ini harus menjadi perhatian serius pemkot untuk memprogramkan pendataan kembali, atau dilakukan secara kontinyu setiap tahunnya. Itu penting, nantinya sebagai data utama dalam penyusunan rencana pengembangan ekonomi dan industri daerah dalam setiap tahun anggarannya,” ujarnya.
Terlebih di era pasar bebas seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah mulai diberlakukan awal tahun ini, dimana pembenahan UMKM mesti dilakukan, salah satunya memulai dengan pendataan.
“Dari hasil pendataan itu, UMKM diberi pelatihan dan pemberdayaan untuk menggenjot daya saing dan meningkatkan perluasan usahanya. Selanjutnya, tak kalah penting agar lebih kuat menghadapi MEA, UMKM mesti didampingi,” katanya.
Menurut Eko, selain Pemkot Banjar melakukan pendataan UMKM, juga harus dibarengi memikirkan pendampingannya. Artinya, pendamping UMKM yang merupakan program pusat dan provinsi perlu di support oleh pemerintah daerah.
Senada dikatakan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIT Muhamadiyah Kota Banjar, Rudi Ilham. Menurutnya, pendataan perlu dilakukan untuk melihat seberapa banyak serta bagaimana perkembangan UMKM di Kota Banjar.
“Pendataan ulang ini ditujukan untuk mengidentifikasi kondisi riil di lapangan. Apakah UMKM tersebut masih berjalan, setengah berjalan atau malah tutup,” jelasnya.
Hal penting lainnya, pendataan ulang guna mengantisipasi program yang sedang berjalan atau program selanjutnya yang ada di Disperindagkop kota atau dari provinsi maupun pusat. Dalam hal ini jelas peningkatan kapasitas UMKM menghadapi persaingan bebas MEA, dan program Wirausaha Baru yang harus ikut disiapkan Pemkot Banjar.
Kemudian perhatian serius yang diperlukan pemkot, juga terkait pendampingan UMKM. Seperti halnya provinsi, pemkot juga perlu merekrut pendamping sekaligus penganggarannya melalui APBD Kota.
“Pendamping UMKM itu penting untuk membantu meningkatkan kinerja UMKM. Tugasnya memberikan bimbingan, konsultasi hingga advokasi, termasuk membantu fasilitasi perizinan usaha yang harus dipenuhi pelaku usaha,” kata Rudi.
Di tempat terpisah, Kasi. UMKM Disperindagkop Kota Banjar, Hendra Gunawan, SE., menjelaskan, bahwa tahun ini pihaknya sedang menunggu hasil laporan data UMKM dari setiap desa/kelurahan.
“Baru ada beberapa desa/kelurahan yang sudah menyerahkan data kepada kami. Jadi memang kita masih mengumpulkan data terbaru. Untuk itu, kami berharap semuanya segera menyerahkan,” ujarnya.
Hendra menambahkan, mengenai data terbaru dan terperinci dari UMKM memang sangat diperlukan guna memudahkan pihaknya untuk penguatan pelaku UMKM yang lebih terarah. (Nanks/Koran-HR)
,- Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan faktor penting yang mampu menggerakan sektor perekonomian daerah. Namun sayangnya, Pemerintah Kota Banjar dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini tidak memiliki data lengkap, atau data terbaru tentang berapa jumlah usaha tersebut di wilayahnya.){kind=link}