Pamarican, (harapanrakyat.com),- Bupati Ciamis, H. Engkon Komara, menegaskan, lambatnya proses pembangunan di Kabupaten Ciamis disebabkan oleh kebutuhan pembangunan yang terlalu banyak, akibat dari luasnya wilayah, tidak sebanding dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Ciamis. Karenanya, semua pihak jangan saling menyalahkan menyusul banyaknya pembangunan di Kabupaten Ciamis yang belum dituntaskan.
âMeski begitu, kita terus berupaya agar pembangunan di Kabupaten Ciamis segera terselesaikan. Saya pun tak henti-hentinya melakukan upaya pencarian anggaran dari pemerintah pusat untuk menuntaskan pembangunan yang belum terselesaikan, â katanya, saat memberikan sambutan pada pelantikan Kepala Desa Mekarmulya, Kecamatan Pamarican, di halaman kantor desa setempat, Selasa (12/3).
âJadi, kita tidak perlu saling menyalahkan. Apakah itu menyalahkan Bupati? Atau menyalahkan Anggota DPRD Ciamis?,â tegasnya.
Bupati mengatakan, jika melihat APBD Kabupaten Ciamis tahun 2012 sebesar Rp. 1, 3 Triliun, memang tampak seperti besar, uang yang dimiliki oleh Pemkab. Ciamis. Padahal, anggaran sebesar itu, lebih besar digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai atau untuk gaji PNS.
â Makanya, saya dan Bupati/Walikota dari daerah lain, terus mengusulkan ke pemerintah pusat, agar gaji PNS menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Karena gaji PNS itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat. Andai saja gaji PNS tidak dibebankan ke pemerintah daerah, mungkin kita bisa lebih leluasa menggunakan anggaran yang kita miliki untuk menuntaskan pembangunan, â ungkapnya.
Menurut Bupati, pihaknya pun terus melakukan pendataan sarana infrastruktur dan fasilitas umum mana saja yang saat ini sudah mengalami kerusakan. Pihaknya, terus berupaya melakukan pencarian anggaran ke pemerintah pusat, agar bisa memperbaiki sarana jalan umum yang saat ini banyak mengalami kerusakan.
Untuk soal penerangan jalan umum (PJU) pun, kata Bupati, pihaknya sudah mengupayakan anggaran untuk menambah fasilitas penerangan jalan di sejumlah daerah. â Untuk tahun ini, kita sudah menganggarkan sekitar Rp. 1 milyar untuk PJU,â imbuhnya.
Selain itu pun, Bupati mengingatkan kepala desa di Kabupaten Ciamis agar melakukan pendataan Jamkeskin (Jaminan Kesehatan Miskin) ke seluruh warga miskin di daerahnya.
â Karena, ketika Tim Penggerak PKK Kabupaten Ciamis turun ke lapangan, ternyata masih banyak warga miskin yang belum memiliki kartu Jamkeskin. Saya minta kepada kepala desa agar melakukan pendataan yang akurat di wilayahnya masing-masing, jangan sampai terdengar lagi ada rakyat miskin yang belum memiliki kartu Jamkeskin, â pintanya.
Pada kesempatan itu pun, Bupati Ciamis menyentil soal kasus dugaan dana pinjaman fiktif dari dana PNPM yang terjadi di Kecamatan Panjalu. Menurut Bupati, kasus serupa jangan sampai lagi terjadi di kecamatan lain.
â Apabila dana PNPM digunakan untuk program pinjaman bergulir, maka gunakanlah dana itu dengan benar. Jangan sampai dana itu malah diselewengkan oleh pengurus PNPM,â tegasnya.
âTetapi, saya dapat kabar baik di Pamarican ini, katanya dana PNPM yang dipakai untuk program pinjaman bergulir yang awalnya hanya Rp. 75 juta, setelah uang untuk pinjaman itu digulirkan ke masyarakat, selama beberapa tahun, sekarang sudah berkembang mencapai Rp. 1 milyar lebih. Nah, kita minta musti seperti itu, agar dana pemerintah itu benar-benar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, â terangnya. (Bgj)
