harapanrakyat.com,- Wali Kota Banjar, Jawa Barat, Sudarsono, menegaskan bahwa Program Kartu Berdaya merupakan program pemerintah kota untuk semua masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Pemanfaatan program tersebut meliputi bidang sosial, ekonomi dan pendidikan, dengan target sasaran warga masyarakat yang masuk kategori miskin atau pra sejahtera.
Baca Juga: Warga Pataruman Tagih Janji Program Kartu Berdaya Wali Kota Banjar
Adapun jumlah warga miskin di Kota Banjar berdasarkan data BPS yaitu sebanyak 11.600 orang atau sekitar 4000 KK (kepala keluarga).
Dari jumlah tersebut sebagian sudah tercover program bantuan PKH, provinsi dan Baznas. Selebihnya yang belum tercover akan dibantu dengan Program Kartu Berdaya.
“Program berdaya ini program Pemkot Banjar untuk masyarakat. Bukan program walikota,” kata Sudarsono kepada wartawan, Senin (20/4/2025).
Lanjutnya menjelaskan, program berdaya mencakup 8 item program untuk masyarakat yang terbagi dalam sektor ekonomi, bantuan sosial. Serta sektor pendidikan, seperti bantuan beasiswa.
Beberapa program berdaya itu di antaranya bantuan beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi, seragam sekolah untuk siswa SD dan SMP, bantuan modal usaha bagi usaha mikro.
Kemudian, bantuan sosial untuk anak yatim, jompo, kaum dhuafa dan warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Untuk pendistribusian Program Kartu Berdaya melalui instansi terkait.
“Untuk warga yang telah mendapatkan bantuan PKH, UMKM Baznas, dan bantuan lainnya dari pemerintah pusat, provinsi atau daerah, tidak dapat mendapatkan bantuan dari Program Kartu Berdaya,” terang Sudarsono.
Baca Juga: Respon Wali Kota Banjar Soal Warga yang Tagih Janji Program Kartu Berdaya
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk proses verifikasinya hanya dengan menyerahkan kartu keluarga ke desa/kelurahan. Warga tinggal mengisi program bantuan yang mereka butuhkan.
“Mekanisme proses verifikasinya hanya dengan kartu keluarga. Kartu keluarga tersebut di belakangnya ditulis bantuan yang diinginkan minimal 3 bantuan, dan maksimal 5 bantuan,” kata Sudarsono.
“Setelah itu nanti akan dilakukan sinkronisasi. Adapun untuk realisasi menunggu pembahasan APBD selesai,” ujarnya menambahkan. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
