Anggota DPR RI kembali menuai protes public usai mengadakan rapat pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, oleh Komisi I DPR RI yang berlangsung secara tertutup.
Rapat tersebut berlangsung di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (15/3/2025) tengah malam.
Hal itu tentunya kini menjadi sorotan public. Bahkan sempat viral di sosial media X (Twitter). Unggahan mengenai rapat revisi RUU TNI pertama kali diposting oleh akun @zenrs.
Baca Juga: Rapat Komisi III DPR RI, Dirjen MA Sebut Indonesia Butuh 2000 Hakim Peradilan Umum
Dalam keterangan unggahannya itu menyebutkan, Andrie Yunus yang merupakan perwakilan dari Kontras bersama koalisi masyarakat sipil lainnya, menerobos rapat yang membahas tentang RUU TNI di Hotel Fairmont.
Sementara itu, publik pun mempertanyakan urgensi rapat tersebut. Terlebih rapat diadakan di lokasi yang tidak sesuai dengan esensi transparansi, serta keterbukaan dalam proses legislasi.
Rapat Pembahasan Revisi RUU TNI dan Penolakan Masyarakat Sipil
Menariknya lagi, rapat ini berlangsung di akhir pekan pada malam hari, bahkan hingga dini hari. Hal ini memicu intervensi dari berbagai kelompok masyarakat sipil.
Tiga orang dari perwakilan koalisi itu pun terlihat membawa poster saat memasuki ruangan rapat dan menyuarakan penolakan terhadap revisi RUU TNI.
Kejadian tersebut kemudian berujung pada insiden fisik ketika pihak keamanan mencoba mengusir tiga orang perwakilan koalisi dari lokasi rapat.
Pihak perwakilan koalisi pun akhirnya mengirimkan surat terbuka kepada Komisi I DPR RI mengenai penundaan pembahasan RUU, hingga adanya klarifikasi terkait tujuan tersebut.
Alasan Rapat di Hotel
Sempat viral dan menuai banyak protes dari publik, akhirnya Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pun memberikan klarifikasi.
Menurutnya, meski berlangsung di luar gedung DPR, namun rapat revisi RUU TNI yang berlangsung di hotel sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Ia pun menegaskan jika setiap rapat yang diadakan di luar gedung DPR harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR.
Adapun mengenai pemilihan lokasi rapat, hotel dipilih lantaran rapat berlangsung maraton sehingga membutuhkan tempat yang sesuai untuk istirahat.
Baca Juga: Apakah KIP Kuliah Kena Efisiensi Anggaran? Mendikti Saintek dan DPR RI Beri Kepastian
Terlebih rapat pun berlangsung cukup lama, bahkan hingga dini hari. Sedangkan gedung DPR tidak memiliki fasilitas tempat istirahat yang memadai.
Selain itu, menurut Indra, penggunaan listrik di gedung DPR dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penyewaan hotel.
Pemilihan Hotel Fairmont pun berdasarkan harga yang sesuai dengan tarif pemerintah (government rate), serta fasilitas yang memadai. (Revi/R3/HR-Online/Editor: Eva)
