harapanrakyat.com,- Aktivis dan pengamat kebijakan publik Kota Banjar, Jawa Barat, Awal Muzaki, mengkritisi lambatnya penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan rumdin (rumah dinas) dan transportasi dalam anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Banjar.
Diketahui, tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjar telah menetapkan status penanganan perkara tersebut, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sejak 28 September 2024.
Namun, hingga kini setelah hampir 4 bulan lebih dugaan perkara tersebut naik ke tahap penyidikan, tak terdengar lagi kelanjutan penanganannya.
Awal Muzaki menilai tim penyidik sangat lambat dalam menangani perkara dugaan korupsi tunjangan rumdin. Serta tunjangan transportasi pada anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar.
Baca Juga: Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Tunjangan Rumdin DPRD Kota Banjar
Seharusnya tim penyidik bersikap tegas dalam melakukan penindakan hukum. Bersikap secara profesional dan memegang prinsip equality of law dalam proses penindakan tersebut.
“Terkait proses penyidikan, saya menilai Kejaksaan Negeri Banjar sangat lambat sekali dalam penanganan perkara ini,” kata Awal kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).
Lambatnya penanganan dugaan perkara tersebut, menurutnya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Negeri Banjar sebagai aparatur penegak hukum.
Pihak Kejaksaan perlu bersikap tegas dan transparan sesuai koridor hukum yang berlaku. Agar kepastian hukum dalam penanganan perkara tersebut tidak terkatung-katung.
Aktivis Pertanyakan Penanganan Dugaan Korupsi Tunjangan Rumdin DPRD Kota Banjar
Ia pun lantas mempertanyakan apakah lambatnya penanganan perkara tersebut karena tidak terpenuhinya alat bukti dan keterangan yang cukup dari para saksi. Atau karena ada faktor lain.
“Oleh karena itu, pasti menimbulkan persepsi dan dugaan publik yang cukup distrust pada Kejaksaan itu sendiri. Profesionalitas dan integritas Kejaksaan Negeri Banjar dipertanyakan,” kata Awal Muzaki.
Sementara itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Banjar, Akhmad Fahri, tidak memberikan respon saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat (21/2/2025), terkait progres penyidikan dan kemungkinan adanya penetapan tersangka dalam dugaan perkara tersebut.
Namun, sempat memberikan rilis keterangan kepada wartawan pada Kamis, 16 Januari 2025. Saat itu Akhmad Fahri menyampaikan bahwa penanganan perkara tersebut masih dalam proses berjalan.
Baca Juga: Mahasiswa Pertanyakan Progres Penanganan Kasus Tunjangan Rumdin DPRD Kota Banjar ke Kejaksaan
Pihak penyidik sudah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang terkait dengan perkara tersebut. Dalam pengambilan keterangan itu dilakukan secara maraton untuk mempercepat proses penyidikan.
Pihaknya bersama APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) juga tengah melakukan penghitungan dugaan adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut.
“Kurang lebih 55 saksi telah kami periksa untuk dimintai keterangan dalam dugaan perkara ini,” katanya pada saat itu. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
.){kind=link}