harapanrakyat.com,- Anggota DPRD Jabar Komisi V Maulana Yusuf Erwinsyah sampaikan Dasa Aratula kepada Gubernur terpilih Dedi Mulyadi guna mengurangi berbagai masalah yang ada di Jawa Barat.
Maulana Yusuf mengatakan, Dasa Aratula ini merupakan 10 harapan atau cita-cita berdasarkan pengamatannya selama menjabat sebagai anggota DPRD Jabar.
Menurutnya, 10 poin-poin ini bisa terlaksana atas kekuasaan, kewenangan serta kebaikan dari Gubernur terpilih Dedi Mulyadi. Apalagi ini demi mengurangi persoalan-persoalan krusial yang ada di Jabar.
“Kita bertemu dengan Kang Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang. Selain bertemu, kita juga menyampaikan Dasa Aratula ini kepada beliau,” terangnya, Selasa (11/2/25).
Dasa Aratula untuk Jawa Barat
Maulana Yusuf menjelaskan, 10 poin gagasan yang disampaikan itu, antara lain pihaknya mendorong agar Pemprov Jabar bisa meningkatkan kesejahteraan para Guru, termasuk di dalamnya Guru Ngaji.
Kemudian, ia meminta agar pemerintah menaikkan derajat Guru serta tenaga pendidikan, minimalnya mereka bisa masuk sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
“Ketiga, kami harap Kang Dedi Mulyadi bisa menjaga berkah kekuasan dengan mengurus anak-anak dari keluarga yang miskin serta yatim piatu dengan baik,” paparnya.
Selanjutnya, sambung Maulana, di setiap sekolah pihaknya berharap ada Guru BK minimal satu orang. Hal ini guna mengurangi dampak kekerasan.
Yang tidak kalah penting lagi, katanya, pihaknya ingin agar kisruh pembebasan ijazah bisa segera selesai, tanpa merugikan siapapun, termasuk sekolah swasta.
Selanjutnya, pihaknya mendorong agar ada kebijakan serta gerakan bersama guna mengurangi tingginya kecelakaan di kalangan pelajar yang ada di Jawa Barat.
“Lalu, kita juga ingin agar ada kebijakan untuk menambah lagi kuota pelatihan vokasi di Jabar. Tujuannya tentu saja untuk mengurangi angka pengangguran,” imbuhnya.
Maulana mengatakan, poin selanjutnya yang akan ia sampaikan adalah mendorong data pendidikan dan kebijakan supaya terintegrasi. Ini sebagai langkah untuk menjawab persoalan pengangguran di Jabar, apalagi yang mendominasi adalah lulusan SMK.
“Kesembilan, kita ingin agar Pemprov Jabar bisa mengurangi pengangguran dan menaikkan PAD tahun 2027 dengan lebih memproduktifkan lagi aset milik Pemprov. Dan terakhir adalah kita ingin pemerintah menaikkan modal alih profesi PSK,” pungkasnya. (Muhafid/R6/HR-Online)
