harapanrakyat.com,- Legislator PKB Jabar H. Maulana Yusuf Erwinsyah soroti ketidakjelasan Pemprov Jabar dalam penyelesaian polemik pembebasan ijazah bagi siswa yang telah lulus.
Bahkan, hingga Jumat (7/2/25) yang merupakan hari terakhir pengumpulan informasi serta data tunggakan di sekolah yang menahan ijazah masih belum jelas. Begitu juga dengan daftar sekolah mana saja yang terlibat dalam penahanan ijazah siswa.
Dorong Polemik Ijazah Ada Solusi Bijak
Maulana mengatakan, pihaknya mengaku belum tahu berapa banyak jumlah tunggakan maupun sekolah mana saja yang terdampak.
“Datanya ada di Disdik, tapi kita belum tahu. Sehingga, poin-poin MoU nanti seperti apa kita juga belum tahu,” katanya.
Baca juga: Legislator PKB Jabar Usul Anggaran MBG Daerah Dialihkan untuk Pembayaran Ijazah
Walaupun pemerintah memiliki komitmen dalam penyelesaian masalah ini, kata Maulana, namun dalam pelaksanaannya belum jelas.
Ia yang juga anggota DPRD Provinsi Jabar Komisi V yang salah satunya membidangi pendidikan, sesuai rapat sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa Disdik Jabar bakal menerbitkan surat susulan sementara untuk pengambilan ijazah. Hal ini guna meredam dinamika sambil menunggu kesepakatan antara sekolah dengan pemerintah.
“Namun surat sesuai rapat itu belum turun,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya pun mendesak supaya pemerintah bisa bijak dalam mengambil keputusan tanpa ada yang dirugikan, termasuk mendengarkan masukan dari sekolah swasta.
Menurutnya, keberadaan sekolah swasta berperan penting meningkatkan kualitas maupun mempermudah akses pendidikan untuk masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah pelosok.
Bahkan, ia menilai sekolah swasta tantangannya lebih besar dari sekolah negeri yang sudah jelas mendapatkan bantuan pemerintah. Padahal, sekolah sama-sama memiliki kewajiban, yakni berusaha mencerdaskan generasi bangsa.
Namun, pada kenyataannya justru sekolah swasta mendapatkan perlakuan berbeda dari pemerintah dan ini kontras dengan sekolah negeri.
“Perhatian pemerintah lebih banyak ke negeri. Sedangkan sekolah swasta harus berhadapan dengan keterbatasan. Sampai kapanpun, sejatinya pemerintah memiliki hutang yang besar kepada sekolah swasta,” tegasnya.
Keadilan untuk Sekolah Swasta
Setelah ramainya persoalan penahanan ijazah ini, sambungnya, tekanan terhadap sekolah swasta semakin meningkat. Bahkan sampai ada ancaman audit perihal bantuan dari pemerintah yang mereka terima.
Melihat kondisi itu, pihaknya pun menegaskan jika tidak semua sekolah swasta mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bahkan, yang tidak dapat jumlahnya sangat banyak.
Akan tetapi, saat ini sekolah swasta mendapatkan penekanan yang seolah-olah mereka sama dengan negeri, yakni mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan porsi yang sama.
“Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu,” imbuhnya.
Agar persoalan ini bisa selesai dengan bijak, Maulana mendorong pemerintah agar punya sistem data satu pintu. Sehingga, permasalahan seperti ini bisa selesai dengan adil dan transparan.
Contohnya, kata Maulana, bantuan DAK fisik SMK di tahun 2024 untuk 88 sekolah dengan rincian 53 sekolah negeri dan sekolah swasta mendapatkan 35 bantuan.
Jika melihat jumlah data SMK, justru yang swasta lebih banyak, yakni 2.625. Sedangkan SMK negeri hanya 288 sekolah.
Dari data ini, sudah jelas ketimpangan terjadi dalam masalah bantuan dari pemerintah, baik provinsi, pusat serta daerah.
“Menurut saya, bisa jadi ada sekolah yang mendapatkan banyak jenis bantuan dari berbagai level pemerintah, mulai dari daerah hingga pusat. Bahkan bisa juga ada yang tidak sama sekali mendapatkannya,” terangnya.
Titik ketimpangan pembangunan di dunia pendidikan ini, menurutnya murni kesalahannya datang dari pemerintah yang tidak menyajikan data yang terintegrasi.
“Ke depan pemerintah harus memiliki data satu pintu untuk mengetahui sekolah mana yang dapat bantuan dan besarannya. Hal ini supaya stigma negatif terhadap sekolah swasta tidak ada lagi,” pungkasnya. (Muhafid/R6/HR-Online)
