Ilustrasi. Foto: Ist/Net
Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Beredarnya isu di masyarakat Pangandaran soal aksi dugaan money politik dengan modus penarikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) jelang pelaksanaan pencoblosan Pilkada Pangandaran yang digelar Rabu (09/12/2015), tampaknya berimbas terhadap program kegiatan yang tengah digulirkan Pemkab Pangandaran.
Secara kebetulan dan dalam waktu bersamaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran tengah melakukan perekaman mutasi KTP Ciamis ke KTP Pangandaran dengan melakukan jemput bola ke masyarakat. Kontan saja, program tersebut langsung dikait-kaitkan dengan isu penarikan KTP yang dihembuskan sebagai upaya money politik jelang pelaksanaan pencoblosan Pilkada.
Selain Disdukcapil, Bagian Kesra Setda Pangandaran pun dalam waktu bersamaan tengah melakukan verifikasi dana bantuan hibah ke guru diniyah, DKM dan Pondok Pesanteren. Dalam verifikasi itu pun ada penarikan KTP dari penerima dana hibah. Lagi-lagi, program itu pun sempat dituding sebagai salah satu aksi money politik.
Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapilsosnakertrans Kabupaten Pangandaran, Jajang Mulya, mengatakan, dalam program mutasi KTP, tidak ada penarikan KTP ke masyarakat yang dilakukan secara massal. Hanya, kata dia, pihaknya cuma menerima dari warga yang mengajukan mutasi KTP Ciamis ke KTP Pangandaran.
“Operator kecamatan dalam beberapa bulan ini memang terus menerima pengajuan mutasi KTP dari warga. Tetapi, program ini sudah berjalan beberapa bulan lalu atau tidak hanya saat mendekati pencoblosan Pilkada saja,” katanya, kepada HR Online, Kamis (10/12/2015).
Jajang menambahkan, setelah dicek ke lapangan, pihaknya tidak menemukan ada pihak tertentu yang memanfaatkan program mutasi KTP Pangandaran. “Hanya dipolitisir saja. Sebenarnya tidak ada pihak tertentu yang memanfaatkan program ini,” ungkapnya.
Hal senada dikatakan Kabag Kesra Setda Kabupaten Pangandaran, Deni Hamdani. Dia mengatakan, program verifikasi dana hibah ke guru diniyah, DKM dan Pontren sudah dilakukan selama sebulan ini.
“Kalau pun ada penarikan KTP dari warga, sebenarnya tidak perlu ada orang yang mengaitkan dengan Pilkada. Karena nama-nama warga yang diverifikasi sudah jelas mereka yang mendapat bantuan hibah. Artinya, tidak mungkin ada muatan politis,” ungkapnya, kepada HR Online, Kamis (10/12/2015).
Dani mengatakan, setelah program verifikasi bantuan hibah ada yang mempolitisir, pihaknya langsung mengintruksikan kepada petugas di lapangan untuk menghentikan kegiatan verifikasi. “Kami sudah minta petugas menghentikan sementara kegiatan verifikasi dan nanti setelah Pilkada dilanjutkan kembali,” pungkasnya. (Mad/R2/HR-Online)
,- Beredarnya isu di masyarakat Pangandaran soal aksi dugaan money politik dengan modus penarikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) jelang pelaksanaan pencoblosan Pilkada Pangandaran yang digelar Rabu (09/12/2015), tampaknya berimbas terhadap program kegiatan yang tengah digulirkan Pemkab Pangandaran.){kind=link}