harapanrakyat.com,- Pengunjung mengeluhkan fasilitas Gazebo di kawasan objek wisata Lembah Pajamben, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jaws Barat, yang rusak.
Tak hanya itu fasilitas jembatan dua fasilitas gazebo yang berfungsi sebagai daya tarik dan tempat istirahat pengunjung pun rusak bahkan ambruk.
Salah seorang pengunjung, Suci Fibria mengaku, sengaja berwisata ke Lembah Pajamben bersama temannya karena ingin melihat pemandangan alam.
Selain itu, lokasinya juga cukup dekat masih berada di Banjar. Tetapi, setelah berjalan-jalan di lokasi wisata ternyata terdapat fasilitas yang rusak dan tidak bisa digunakan.
Ia pun berharap objek wisata Lembah Pajamben bisa diperbaiki dan dikelola dengan baik. Terlebih, bagian wahana bermain anak-anak sudah tidak ramah lagi, hanya satu dua yang masih berfungsi dengan baik.
“Mohon diperhatikan lagi dalam segi pengelolaan karena banyak fasilitas yang rusak. Padahal tempatnya asri dan pemandangannya bagus. Kalau dikelola dengan baik pasti menarik pengunjung,” kata Suci, Minggu (29/12/2024).
Baca Juga: Anggota DPRD Kota Banjar Diduga Zina dengan Wanita Lain, Istri Sah Bakal Lapor Badan Kehormatan
Pemeliharaan Fasilitas Wisata di Lembah Pajamben Kota Banjar Kewenangan Pemdes
Sementara itu, Plt Kepala Desa Binangun, Dede Harisman membenarkan adanya sejumlah fasilitas di objek wisata Lembah Pajamben yang kini rusak dan bahkan ambruk.
Menurutnya robohnya dua gazebo di tempat wisata tersebut sudah cukup lama. Bangunan gazebo tersebut roboh diduga karena kondisi bangunan terus menerus terkena cuaca panas dan hujan.
“Itu sudah lama runtuhnya. Fasilitas jembatannya juga sama sudah rusak,” katanya.
Lanjutnya menyebut, untuk pengelolaan objek wisata Lembah Pajamben merupakan kewenangan pemerintah desa karena secara pengelolaan sudah diserahkan oleh pemerintah kota beberapa tahun yang lalu.
Pemerintah desa sebetulnya juga ingin melakukan pemeliharaan secara optimal objek wisata tersebut. Tetapi, terkendala dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Hal ini, karena untuk pengelolaan obyek wisata tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar sementara masih banyak program yang harus menjadi prioritas pembangunan desa.
“Pengelolaan memang kewenangan dari pemerintah desa. Tapi untuk perbaikan itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan kami juga banyak program prioritas yang lain,” ucapnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
