harapanrakyat.com,- Penyelenggaraan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) oleh sejumlah pengurus menjadi awal terjadinya sengketa di internal Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia.
Baca Juga: Pengusaha Muda di Indonesia Masih Sedikit, Jumlahnya Hanya 9,2 Persen
Pemicu perpecahan di tubuh Kadin adalah keputusan Dewan Pertimbangan Kadin yang menunjuk Ketua Umum Kadin periode 2024-2029 adalah Anindya Bakrie.
Secara serta merta, Anindya Bakrie menggantikan posisi Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum. Sejumlah pengurus Kadin lainnya menilai penunjukan Anindya Bakrie tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
Sehubungan dengan hal ini, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menegaskan akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap Munaslub. Karena ia anggap musyawarah tersebut ilegal.
“Kami akan mendisiplinkan pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan Kadin Indonesia tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha, dari mikro hingga besar,” ungkap Arsjad Rasjid, Minggu (15/9/2024).
Ia pun menegaskan bahwa Kadin bukan milik individu, melainkan milik seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Apindo Jawa Barat Anggap Program Tabungan Perumahan Rakyat Beratkan Pengusaha dan Pekerja
Awal Sengketa Internal Kadin: Munaslub Langgar AD/ART
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara Harjono menyatakan, penyelenggaraan Munaslub melanggar Pasal 18 AD/ART.
Menurutnya, Munaslub hanya bisa berlaku jika ada pelanggaran prinsip, penyelewengan keuangan. Atau ketidakmampuan pengurus menjalankan tugas sesuai AD/ART.
Di sisi lain, sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi menolak Munaslub tersebut. Salah satu provinsi yang menolak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Papua, dan Maluku.
Mereka menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan Arsjad Rasjid yang telah mereka pilih secara aklamasi dalam Munas VIII Kadin Indonesia.
Di tempat terpisah, Anindya Bakrie, Ketua Umum versi Munaslub, berharap dapat bekerja sama lebih baik dengan pemerintah. Terutama, dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan mendatang yakni pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kadin adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi yang inklusif,” kata Anindya Bakrie.
Baca Juga: Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Kemenkumham Jabar Bersama Kadin Perkuat Sinergi dan Kolaborasi
Terkait sengketa di internal Kadin tingkat pusat, sejumlah pengurus Kadin di daerah berharap segera ada jalan tengah. Sehingga, stabilitas dunia usaha tetap bisa terjaga, dan target pertumbuhan ekonomi Indonesia segera terwujud. (Feri Kartono/R3/HR-Online/Editor: Eva)
