harapanrakyat.com,- Mahalnya biaya foto-video Bupati Garut, Jawa Barat yang mencapai Rp 1,8 miliar per tahun, berbanding terbalik dengan anggaran untuk rehab sosial kaum dhuafa dan disabilitas yang hanya Rp 800 juta per tahun.
Baca Juga: Aktivis Soroti Anggaran Dokumentasi Bupati Garut Rp 1,8 Miliar Per Tahun: Mewah Sekali
Komisi IV DPRD Garut menyebutkan, baru tahun 2024 APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Garut mengalokasikan Rp 1,2 miliar bagi rehab sosial kaum dhuafa dan disabilitas.
Namun, itu pun masih di bawah biaya foto-video Bupati Garut, sehingga borosnya biaya dokumentasi kepala daerah merupakan persoalan kepatutan.
Yuda Puja Turnawan, Anggota Komisi IV DPRD Garut, menyebut, jika anggaran rehab sosial besarannya mencapai Rp 20 miliar, tentunya sangat bagus. Karena bisa membantu dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Tentunya ini bicara kepatutan. Anggaran 1,8 miliar rupiah untuk biaya dokumentasi kepala daerah, sementara untuk rehab sosial hanya 1,2 miliar rupiah,” kata Yuda, Sabtu (7/9/2024).
Ia pun merinci bahwa pengerjaan dokumentasi kegiatan kepala daerah di luar maupun dalam kota memang kerap terserap.
Hal itu terlihat dari banyak postingan kegiatan di media sosial milik Pemerintah Kabupaten Garut. Meski begitu, biaya foto-video Bupati Garut ini tak memiliki kaitan dengan biaya publikasi media massa.
Baca Juga: Waduh! Komisi IV DPRD Garut Sebut Anggaran Dokumentasi Bupati Rp 1,8 Miliar per Tahun
“Permasalahanya ini kan dokumentasi kepala daerah. Kita bicara Pj Bupati Garut, misal di Instagram Pemkab Garut ada, di Instagram Pj ada, jadi memang diserap. Tapi tidak ada kaitannya dengan media massa,” ujarnya.
Persoalan Kepatutan Biaya Foto-Video Bupati Garut
Menurut Yuda, besarnya biaya dokumentasi yang dianggarkan dari APBD Garut akibat para tim yang melekat mengikuti pimpinan daerah.
Seperti fotografer dan videografer, otomatis perlu dibiayai oleh APBD. Apalagi jika bupati dinas keluar kota, maka biaya hotel termasuk biaya bahan bakar kendaraan harus dibiayai dari APBD.
“Contoh pastinya anggaran dokumentasi membiayai hotel saat dinas ke luar kota. Mungkin termasuk fotografer, videografer, dan biaya bahan bakar kendaraan. Mengurus jumlah penyandang disabilitas yang banyak di Garut, seperti lansia dhuafa, janda dhuafa, itu kalah jauh oleh anggaran dokumentasi pimpinan daerah. Jadi letak keadilannya dimana,” tanyanya.
Yuda berharap Setda Kabupaten Garut lebih mementingkan keluhan rakyat. Apalagi biaya foto-video Bupati di Garut ini tidak terlalu urgen untuk syarat wajib laporan pimpinan melakukan perjalanan dinas.
Laporan atau dokumentasi bisa dilakukan ajudan bupati, sehingga bisa efisiensi dan mengalihkan ke program yang pro kepada rakyat.
Baca Juga: Polisi Gadungan dan Wartawan Abal-abal di Garut Rampok Warga Medan Gondol Uang 46 Juta
“Jangan terlalu besar biaya foto-video bupati, kan bupati bisa difoto oleh ajudannya. Itu berbicara contoh. Kalau misal ada anggaran untuk nginep ketika bupati roadshow, tim dokumentasi harus ikut menginap. Memang anggaranya diserap, tapi persoalannya kepatutan saja,” pungkasnya. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor: Eva)
