harapanrakyat.com,- Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid menginginkan pemilihan Plt Ketua Umum (Ketum) Golkar tak dilakukan lewat voting.
“Kader masih kaget dengan mundurnya Ketum, jangan dipaksa voting,” ujar Meutya Hafid, Selasa (13/8/2024).
Rencananya rapat pleno pemilihan Plt Ketum Golkar tersebut akan digelar Selasa, 13 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB.
Baca Juga: Perubahan Peta Politik Golkar Jelang Pilkada 2024, Airin dan RK Bisa Kandas
Sebelumnya Airlangga Hartanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Hal ini membuat suhu di internal Golkar menghangat.
Pemilihan Plt Ketum Golkar dan Konflik Partai Berlambang Beringin
Berkaca pada penggantian Ketum Golkar sebelumnya, peralihan kursi ketua partai berlambang beringin tersebut sarat dengan konflik.
Salah satunya pada tahun 2014 saat kursi ketua diperebutkan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Konflik tersebut berakhir damai. Saat ini Aburizal Bakrie ditunjuk sebagai Dewan Pembina sementara Agung Laksono menjadi Dewan Pakar.
Turunnya Setya Novanto dari singgasana kursi Ketum Golkar juga diawali dengan kasus hukum e-KTP. Penggantinya, Idrus Marham, juga harus mundur dari jabatan Ketum Golkar setelah dibekuk KPK.
Mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi paling bergengsi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, sekaligus mematahkan mitos bahwa pergantian Ketum Golkar harus dilewati dengan proses yang “berdarah-darah” seperti perebutan dukungan dan kasus hukum.
Seperti mata uang, mundurnya Airlangga Hartarto dari pucuk pimpinan Golkar membawa konsekuensi bagi DPP Golkar untuk memilih penggantinya, seorang PLT.
Idealnya Golkar menentukan siapa yang akan menjadi PLT lewat lobi-lobi, musyawarah atau aklamasi, namun tak jarang perbedaan pendapat di rapat akan membuat forum berakhir dengan voting.
Jika semua pihak dapat menerima dengan lapang dada maka tidak ada masalah, namun apabila yang terjadi sebaliknya maka bukan tidak mungkin akan terjadi perpecahan.
Baca Juga: Jusuf Hamka Mundur dari Partai Golkar, Tidak Jadi Ikut Maju di Pilkada
Hal inilah yang kemungkinan membuat Meutya Hafid khawatir. Ketua Komisi I DPR RI tersebut menegaskan pemilihan Plt Ketum Golkar tak harus dilakukan lewat voting (pemungutan suara).
“Pleno akan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat,” kata Meutya. (Revi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
 DPP Partai Golkar, Meutya Hafid ingin pemilihan Plt Ketum tak dilakukan lewat voting.){kind=link}