Sejarah Hari Anak Nasional menjadi hal penting dan bermakna untuk diketahui. Di balik kemeriahan dan keceriaan Hari Anak Nasional, terselip makna dan sejarah panjang tentang perjuangan hak-hak anak di Indonesia. Peringatan ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan momen penting untuk menyelami kisah di baliknya.
Baca Juga: Sejarah Hari Pajak di Indonesia, dari Masa Kerajaan hingga Republik
Berikut ini akan mengupas asal mula peringatan Hari Anak Nasional, menjadikannya momen yang tak boleh dilewatkan setiap tahunnya. Mari kita simak bersama.
Akar Sejarah Hari Anak Nasional, dari Gagasan Kowani hingga Perayaan Penuh Semangat
Hari Anak Nasional yang kita peringati setiap tanggal 23 Juli memiliki akar sejarah panjang yang berawal dari gagasan Kongres Wanita Indonesia (Kowani).
Berdiri pada tahun 1946, Kowani, yang cikal bakalnya sudah ada sejak Kongres Perempuan Indonesia I di tahun 1928, memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia.
Pada sidang tahun 1951, Kowani mengusulkan penetapan Hari Kanak-Kanak Nasional, sebuah langkah penting untuk menyuarakan kepedulian terhadap masa depan generasi penerus bangsa.
Momen bersejarah ini terwujud pada tahun 1952 dengan penyelenggaraan Pekan Kanak-Kanak, perayaan Hari Kanak-Kanak Nasional pertama. Semangat anak-anak tampak dalam pawai Istana Merdeka, mendapat sambutan hangat oleh Presiden Soekarno.
Setahun kemudian, dalam Sidang Kowani Kota Bandung, perayaan Hari Kanak-Kanak terencana dengan lebih matang dan terarah. Ini menandakan komitmen kuat Kowani untuk memajukan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.
Perjalanan sejarah Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat akan dedikasi Kowani dan seluruh pihak yang terlibat dalam memperjuangkan hak-hak anak. Semangat mereka terus menginspirasi kita untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia.
Penetapan Tanggal Hari Anak Nasional
Peringatan Hari Anak Nasional di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dengan beberapa kali perubahan tanggal. Awalnya, momen perayaan dalam Pekan Kanak-Kanak yang terselenggara setiap minggu kedua bulan Juli. Ini bertepatan dengan masa liburan kenaikan kelas, berdasarkan keputusan Sidang Kowani di Bandung tahun 1953.
Namun, penetapan tanggal Pekan Kanak-Kanak ini dianggap kurang ideal karena tidak memiliki nilai historis yang kuat. Oleh karena itu, pada tahun 1959, pemerintah menetapkan tanggal 1-3 Juni sebagai Hari Anak Indonesia. Pemilihan tanggal ini berdasar karena berdekatan dengan hari ulang tahun Presiden Soekarno dan perayaan Hari Anak Internasional.
Memasuki era Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah tanggal peringatan Hari Anak Nasional menjadi 23 Juli. Tanggal ini terpilih untuk menandai pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada tanggal 23 Juli 1979. Perubahan ini pun resmi tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984.
Dinamika penetapan tanggal dan sejarah Hari Anak Nasional ini mencerminkan komitmen pemerintah dan berbagai pihak dalam memperjuangkan hak-hak anak dan memberikan momen spesial untuk merayakan masa depan bangsa.
Perjuangan Hak Anak di Indonesia: dari Deklarasi Menuju Realisasi
Seiring perkembangan zaman, perjuangan hak anak Indonesia terus menggaung. Berbagai regulasi pun melalui pengesahan untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut.
Baca Juga: Sejarah Diplomasi Indonesia Pondasi Kebijakan Luar Negeri
Berikut beberapa tonggak penting dalam perjalanan perjuangan hak anak di Indonesia:
- 1979: pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menjadi landasan hukum yang komprehensif untuk perlindungan anak di Indonesia.
- 1984: Penetapan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984.
- 1990: Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak oleh Indonesia, menunjukkan komitmen bangsa terhadap pemenuhan hak-hak anak secara internasional.
- 2002: Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkuat regulasi sebelumnya dan mengarusutamakan kepentingan terbaik anak.
- 2014: Pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menggantikan UU Nomor 23 Tahun 2002 dan memuat ketentuan yang lebih komprehensif dan berpihak pada anak.
Peran Organisasi Non-Profit
Di samping regulasi pemerintah, organisasi-organisasi non-profit juga memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia, seperti:
- Advokasi dan edukasi tentang hak-hak anak
- Pelayanan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
- Perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi
- Pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi
Perjalanan panjang perjuangan hak anak di Indonesia menunjukkan komitmen bangsa untuk membangun generasi penerus yang berkualitas dan bermartabat. Upaya kolektif dari pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat luas menjadi kunci untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia.
Baca Juga: Sejarah Konferensi Malino, Latar Belakang Konflik dan Hasilnya
Hari Anak Nasional bukan sekadar perayaan, tetapi momen untuk mengenang perjuangan panjang dalam memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia. Mulai dari gagasan Kowani, perjalanan sejarah Hari Anak Nasional menandai komitmen bangsa terhadap masa depan generasi penerus. Mari kita teruskan semangat ini dengan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang ramah anak dan penuh peluang bagi anak-anak untuk berkembang dan berkarya. (R10/HR-Online)
