harapanrakyat.com – Dinas Pendidikan Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang memasukkan peserta didik titipan. Terlebih jika murid titipan itu masuk seusai tahap Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Baca Juga : MPLS Hari Pertama, Dinas Pendidikan Jawa Barat Klaim tak Ada Laporan Perundungan
Kadisdik Jawa Barat Ade Afriandi mengatakan, sekolah yang terbukti memasukkan murid titipan seusai MPLS, akan mendapat sanksi. Sanksi itu berupa tidak turunnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sanksi itu sesuai dengan keputusan Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
“Kemendikbud Ristek kemarin sudah menegaskan, di 2024 ini apabila ada yang seperti itu (memasukan peserta didik titipan seusai MPLS) di luar sistem, akan terkena sanksi. Sekolah tidak akan mendapatkan BOS,” kata Ade, Senin (15/7/2024).
Ade menambahkan, peserta didik yang masuk ke sekolah seusai MPLS tidak akan mendapatkan nomor induk, rapor, dan nomor ujian. Bahkan, lanjut Ade, peserta didik titipan yang masuk setelah MPLS tidak memperoleh ijazah.
“Risiko pertama untuk peserta didik karena tidak akan mendapatkan nomor induk. Otomatis peserta didik titipan yang masuk setelah MPLS ini, tidak akan memiliki nomor ujian, tidak akan punya rapor. Bahkan tidak akan punya ijazah,” ucapnya.
Baca Juga : Pj Wali Kota Bandung Terapkan Sanksi Keras Pelaku Bullying di Sekolah
Ade menjelaskan, saat ini tercatat ada peserta didik 302.713 dari kuota 310 ribuan. Tetapi, kata Ade, pihaknya sudah mengunci kuota peserta didik yang lolos PPDB 2024. Ia pun menjelaskan soal kekosongan kuota peserta didik ini. Hal itu lantaran ada peserta yang tidak daftar ulang, dianulir, dan pindah ke sekolah swasta yang tidak terintegrasi dengan PPDB Jabar.
“Jadi untuk kuota sekitar 310 ribuan. Tetapi pendaftarnya ada 554 ribuan yang diterima 302.713 peserta didik. Kami kunci kuota peserta didiknya agar tidak ada titipan,” ujarnya.
PPDB 2023 Ada Optimalisasi di Luar PPDB, Jadi Ruang Masuk Peserta Didik Titipan
Lebih lanjut, Ade mengungkapkan, pada PPDB tahun lalu, pihaknya menduga ada jalur optimalisasi di luar dari PPDB yang menjadi ruang masuknya peserta didik.
Kendati begitu, Dinas Pendidikan Jawa Barat telah meminimalisasi peserta didik titipan melalui verifikasi dan validasi ulang oleh satuan pendidikan.
“Titipan itu, saya katakan ada di level mana pun tapi kami tidak terganggu oleh titipan. Panitia PPDB tetap melakukan tugasnya sesuai dengan aturan,” tuturnya. (Reza/R13/HR Online/Editor-Ecep)
