harapanrakyat.com – Persoalan kemiskinan di Kota Bandung, Jawa Barat, masih menjadi tantangan pemerintah daerah. Mengingat, angka kemiskinan di ibukota Provinsi Jawa Barat itu terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Baca Juga : Keluarga Miskin di Kota Bandung Mencapai 330 Ribu Keluarga, Begini Tanggapan Pemkot!
Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengakui sulitnya mengentaskan kemiskinan di Kota Bandung. Hal itu karena belum terintegrasinya basis data terkait permasalahan tersebut. Sehingga. Lanjut ia, intervensi program penanggulangan kemiskinan belum bisa berjalan optimal.
“Jadi persoalan utama kemiskinan itu yakni soal data. Data yang berbeda-beda menjadi cikal bakal intervensi kemiskinan kurang berjalan maksimal. Makanya, kita harus memastikan validasi data,” ungkapnya, Rabu (12/6/2024).
Berdasarkan data BPS, dalam tiga tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Pada 2020, angka kemiskinan ini mencapai 3,38 persen yang kemudian mengalami kenaikan di tahun selanjutnya yakni 4,37 persen.
Sedangkan pada 2022, angka kemiskinan itu pun menurun tipis menjadi 4,25 persen yang kemudian bertahan hingga tahun 2023. Berdasarkan angka, jumlah penduduk prasejahtera ini mencapai 330 ribu keluarga. Padahal, Pemkot Bandung menargetkan angka kemiskinan pada tahun ini menurun ke angka 3,14 persen.
Baca Juga : Daerah Termiskin di Jawa Barat Ada 10, Mana Saja?
Ada Tiga Basis Data Kemiskinan Berbeda di Kota Bandung
Bambang menjelaskan, data kemiskinan yang terhimpung di Pemkot Bandung masih menggunakan tiga basis data yang berbeda. Di antaranya data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Oleh karena itu, lanjut ia, pengintegrasian keseluruhan menjadi satu basis data bakal ia tuangkan ke dalam Keputusan Wali Kota Bandung. Hal tersebut, untuk memudahkan Pemerintah Kota Bandung menanggulangi persoalan kemiskinan ini.
“Permasalahan kemiskinan adalah data. Makanya, harus ada satu data yang kita pakai yang akan tertuang dalam Kepwal. Kemudian melakukan verifikasi dan validasi data, yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap intervensi program pemerintah,” ujarnya.
Ia mengakui, saat menargetkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen sesuai target pemerintah pusat, Pemkot Bandung masih berkutat dengan pengolahan data. Padahal pada 2023, angka kemiskinan ekstrem di kota ini sebanyak 87 ribu keluarga.
“Dengan adanya single data, akan menjadi upaya untuk memastikan kita naik kelas dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)
