harapanrakyat.com – DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, meminta pemerintah daerah menindak tegas tempat usaha hiburan malam yang masih melanggar aturan. Seperti masih ada yang beraktivitas saat Ramadan, padahal secara aturan tidak memperbolehkan.
Baca Juga : Penanganan Sampah di Kabupaten Bandung Perlu Kembangkan Sistem TSM
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya menanggapi masih maraknya tempat usaha hiburan malam yang melanggar regulasi. Ia menegaskan, terlebih pada Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Secara garis besar, kata Erwin, dalam regulasi itu, tempat hiburan malam menghentikan operasionalnya pada hari besar keagamaan, termasuk saat Ramadan.
“Kami meminta ketegasan Pemkot Bandung, dalam mengimplementasikan penerapan perda di Kota Bandung. Termasuk tempat usaha hiburan malam yang masih melanggar,” ungkapnya di Kota Bandung, Kamis (2/5/2024).
Ia menerangkan ketegasan tersebut, seiring dengan sejumlah laporan terkait adanya dugaan pembiaran terhadap pelanggar perda. Di antaranya, tempat usaha hiburan malam yang masih tetap beroperasi dan melanggar aturan yang berlaku, bahkan saat Ramadan dan Idulfitri.
“Jadi saya kembali mengingatkan Pemkot Bandung agar segera mengambil langkah-langkah tegas terhadap pelaku tempat hiburan malam yang membandel. Dalam rangka penegakan Perda di Kota Bandung,” katanya.
Baca Juga : Dinamika PKL, Kota Bandung Bakal Punya Perda Baru
Oleh karenanya, Edwin meminta agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti hal tersebut, dengan memanggil seluruh pengusaha tempat hiburan malam tanpa terkecuali. Terutama yang berlokasi di Jalan Gudang Selatan, Kota Bandung untuk dimintai keterangan dan pertanggung jawabannya terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi.
“Pelanggaran yang mereka lakukan bukan baru kali ini, tapi sudah terjadi berulang-ulang dan dari tahun ke tahun. Kami tidak mau jika pelanggaran seperti ini terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang. Jadi, tidak lagi ada alasan apapun dan semua pihak harus mematuhi perda,” ujarnya.
Dorong Pemkot Bandung Periksa Kembali Izin Usaha Tempat Hiburan Malam
Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemkot Bandung untuk melakukan pengecekan kembali terhadap izin usaha seluruh tempat hiburan.
Hal tersebut, karena adanya dugaan masih ada tempat usaha hiburan malam yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Padahal, berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata wajib memiliki TDUP tersebut.
“Selain tentang kepemilikan TDUP, tapi patut kami duga juga apakah mereka juga membayar pajak dari penyelenggaraan tempat usaha hiburan malamnya di Kota Bandung. Jadi semuanya nanti harus kita telusuri bentuk-bentuk pelanggarannya apa saja dari para pengusaha yang bandel ini,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)
