harapanrakyat.com,- Travel gelap yang menewaskan 12 orang korban kecelakaan (laka) maut di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) kilometer 58 kini kembali jadi sorotan.
Kecelakaan yang terjadi pada Senin (8/4/2024) tersebut melibatkan 3 kendaraan. Yakni minibus Daihatsu GranMax, bus Primajasa dan Daihatsu Terios. 12 tewas termasuk 9 warga Ciamis, Jawa Barat.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pun mengungkapkan, bahwa minibus kecelakaan maut itu adalah travel gelap.
Bahkan pihaknya menegaskan, akan menggelar razia terhadap travel ilegal atau tidak resmi tersebut.
Sebagai informasi, bahwa travel gelap yang kini jadi sorotan, ternyata marak di Ciamis Utara. Travel tersebut mayoritas jurusan Ciamis-Jabodetabek.
Selain mengakibatkan moda transportasi resmi yang semakin terhimpit, travel ilegal juga tidak ada jaminan asuransi dan santunan bagi korban kecelakaan.
Hal itu diungkapkan oleh Romli, warga Dusun Desawetan, Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis.
Romli mengatakan, menggunakan jasa angkutan travel gelap sebetulnya tidak ada jaminan asuransi maupun santunan bagi korban kecelakaan.
“Sebab, Jasa Raharja tidak menjamin korban kecelakaan dari travel gelap ini. Terlebih kalau terjadi musibah kecelakaan khususnya laka tunggal,” katanya kepada harapanrakyat.com, Jumat (12/4/2024).
Selain itu, sambungnya, asuransi juga hanya jaminan untuk penumpang transportasi umum yang menggunakan atau berbadan hukum resmi.
“Sedangkan data penumpang travel gelap yang kini jadi sorotan, tidak terpantau oleh Jasa Raharja,” jelasnya.
Baca Juga: Kecelakaan Maut di Tol Japek, 4 Warga Rajadesa Ciamis Meninggal Dunia
Oleh karena itu, ia pun berharap kepada instansi terkait, aga dapat menindak tegas keberadaan travel gelap.
“Sehingga bilamana terjadi kecelakaan dapat jaminan asuransi dan santunan,” harapnya.
Keberadaan Travel Gelap di Ciamis yang Kini Jadi Sorotan
Sementara itu, Rahmat, sopir salah satu PO bus asal Tasikmalaya mengatakan, travel ilegal kian hari semakin bertambah banyak.
Untuk itu, ia pun memandang perlu adanya ketegasan dari pihak yang berwenang, sehingga setiap travel berbadan hukum. Sehingga perusahaan memiliki data lengkap tentang penumpangnya.
“Jadi apabila terjadi hal yang tidak diharapkan, dapat dengan mudah melacak dan menelusurinya. Jangan sampai pakai tes DNA seperti kecelakaan maut yang terjadi di KM 58 Japek,” katanya.
Kepala UPTD Terminal Kawali, Ciamis, Iding Didi, pun turut mengomentari tentang travel gelap yang kini jadi sorotan.
Ia menjelaskan, bahwa regulasi tentang kendaraan travel ada tertuang dalam Permenhub Nomor 117/2018, tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
“Plat yang digunakan pun semestinya kuning dengan tulisan hitam,” jelasnya.
Baca Juga: Jenguk Korban Kecelakaan Tol Japek KM 58, Pj Gubernur Jawa Barat Sampaikan Belasungkawa
Lanjutnya menjelaskan, bahwa Permenhub tersebut mengatur tentang ketentuan kendaraan mesin di atas 2000 cc, jumlah seat. Kemudian, minimal mikrobus termasuk HiAC dan ada Kir.
Iding menyebutkan, bahwa travel yang beroperasi dari Ciamis menuju Jabodetabek dan lainnya, pada umumnya ilegal.
Padahal, instansi terkait dan organisasi angkutan darat (Organda) telah menyarankan agar setiap travel harus memiliki badan hukum. Namun pemilik kendaraan yang mobilnya dijadikan travel banyak yang ngeyel.
“Ya seperti itulah yang menyebabkan banyak bermunculan travel gelap. Terlebih untuk mendapatkan izin/badan hukum bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan dari tingkat provinsi,” terangnya.
Sementara terkait keberadaan travel gelap yang kini jadi sorotan, pihaknya sebetulnya terus menggembleng dan memberikan arahan ke setiap perusahaan. Tujuannya agar menjadi travel resmi.
“Sehingga ada jaminan asuransi maupun santunan bagi korban kecelakaan. Meski kecelakaan tidak kita harapkan,” pungkasnya. (Dji/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
 maut di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) kilometer 58 kini kembali jadi sorotan.){kind=link}