Ini Rekomendasi DPRD Terkait LKPj Bupati Ciamis Tahun 2014

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Setalah Pansus DPRD Ciamis bekerja dalam beberapa pekan, akhirnya rekomendasi DPRD terhadap LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Ciamis tahun 2014 keluar dengan tiga poin penting. Keluarnya rekomendasi tersebut sebagai tanda bahwa Pansus DPRD tentang LKPj sudah selesai bekerja.

Tiga poin itu, meliputi poin A tentang arah kebijakan umum, poin B tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dan poin C tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan urusan yang wajib dilaksanakan.

Ketua Pansus LKPj DPRD Ciamis, Ohan Hidayat, mengatakan, ketiga poin tersebut harus segera dilaksanakan sebagai bentuk perbaikan kinerja di tubuh Pemkab Ciamis.

Menurut Ohan, untuk membangun Ciamis sebagai kabupaten yang religius, maju, aman, nyaman, tangguh, amanah dan produktif, tentu memerlukan kerja keras dan kesungguhan.

“Maka kami merekomendasikan agar ikatan kebersamaan antara eksekutif dan legislatif harus lebih ditingkatkan, sehingga dengan adanya kebersamaan bisa menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih jelas, fokus dan transparan,” katanya, kepada Koran HR, Selasa (26/05/2015).

Ohan juga mengatakan, dalam penguatan dan pemantapan kualitas serta prioritas terhadap pembangunan ekonomi yang berbasis agribisnis, perlu segera ditingkatkan dengan sistem profesional guna menopang struktur perekonomian Kabupaten Ciamis.

Untuk itu, kata dia, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah memiliki perencanaan yang komperhensif serta komitmen untuk mengimplementasikan dokumen perencanaan secara konsisten dalam memajukan bidang agribisnis. “Bahkan, dalam rekomendasi itu kami mendesak agar Pemkab Ciamis segera membentuk BUMD Agribisnis,” katanya.

Sementara dalam penguatan dan pemantapan prioritas terhadap pembangunan kewilayahan seperti wilayah utara, tengah dan selatan, Ohan mengatakan, Pemkab Ciamis harus memiliki grand design yang visible.

“Jika sudah memiliki grand design kewilayahan, Pemkab akan mudah memetakan program yang berkaitan dengan pelayanan sosial, ekonomi, pendidikan, pengembangan kawasan hutan produksi, pertanian, tanaman pangan perikanan dan pengembangan kawasan wisata daerah,” terangnya.

Ohan mengatakan, pihaknya pun meminta agar peraturan bupati tentang pendidikan diniyah segera diterbitkan. Hal itu supaya para pendidik diniyah bisa mendapatkan prioritas dan fasilitas untuk peningkatan kualitas guru. Dengan begitu, bisa diketahui berapa besaran alokasi untuk insentif guru diniyah, ustazd pondok pesantren dan majelis taklim.

Ohan juga menjelaskan, keberhasilan program pembangunan tidak hanya dilihat dari berapa banyaknya penghargaan yang diraih Kabupaten Ciamis. Tetapi, lanjut dia, yang lebih penting adalah bagaimana manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut semakin dapat dirasakan oleh masyarakat.

“ Kita tekankan juga agar seluruh program yang digulirkan pemerintah supaya jelas target kinerjanya, khususnya dalam hal pelayanan,” ungkapnya.

Sementara tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemkab Ciamis. Ohan mengatakan, dalam pencapaian target pengelolaan keuangan daerah saat ini belum optimal, karena upaya intensifikasi dan ekstensifkasi ketersediaan data yang belum akurat serta sarana dan prasarana yang belum memadai, terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur pengelola, kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah setiap tahun.

Untuk itu, Ohan mengatakan, DPRD merekomedasikan agar penataan pegawai dan peningkatan kompetensi serta penambahan pegawai/petugas segera dilaksanakan dengan berbasis pada analisa beban kerja, penyusunan basis data dan potensi PAD, pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitas lain dengan standar dan sistem komputerisasi.

“Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan terhadao wajib pajak agar segera dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, kami juga meminta Pemkab agar meninjau kembali regulasi terkait sumber PAD dari objek wisata Situ Lengkong Panjalu,” katanya.

Pansus, kata Ohan, juga menyoroti soal komposisi anggaran pada struktur APBD Ciamis. Menurutnya, pada belanja langsung masih didominasi oleh belanja pegawai. Sedangkan rasio untuk belanja hibah, bantuan sosial dan modal masih rendah.

“Hal itu menujukan bahwa belanja pelayanan publik masih rendah. Untuk itu kami merekomendasikan agar tingginya belanja pegawai diimbangi dengan kompetensi dan kinerja pegawai yang memadai, sehingga pembangunan yang menyangkut hidup hajat masyarakat bisa dilaksanakan dengan dampak dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” terangnya.

Sementara terkait investasi PDAM, Ohan mengatakan, Pansus DPRD merekomendasikan agar segera mereview dan mengevaluasi manjemen PDAM terkait layanan air bersih, sehingga dana penyertaan modal dari Pemda dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelanggan, baik untuk sosial umum, khusus, rumah tangga, pemerintah maupun pelanggan niaga serta target jangkauan layanan pelanggan untuk lebih ditingkatkan.

Sementara poin C, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, urusan yang wajib dilaksanakan terbagi menjadi 25 rekomendasi DPRD sebagai berikut:

1. Kekurangan guru di jenjang SD yang selama ini diantisipasi dengan guru kelas rangkap harus segera diatasi. Begitupula guru di jenjang SMP/SMA yang mengalami kekurangan guru produktif.
2. Upaya mengoptimalkan penurunan kematian ibu di Ciamis dan perlu adanya verifikasi data peserta untuk mendukung JKN, agar pemda meningkatkan pelayanan RSUD, fasilitas dan dokter spesialis, evaluasi program BPJS.
3. Untuk mengatasi rendahnya kemantapan jalan kabupaten, apabila dibandingkan dengan SPM kemantapan jalan kabupaten yang dikeluarkan oleh kementrian PU yaitu sebesar 70 persen untuk tahun 2014. Juga terjadinya kedangkalan dan kerusakan tebing saluran irigasi sehingga menyebabkan banjir dan mengurangi pasokan air baku. Rekomedasinya, Pemda agar meningkatkan fungsi layanan dan kualitas jalan kabupaten dengan dukungan anggaran yang proposional, membuat pembatas jalan yang menjadi urusan wajib Pemda, dengan Perbup ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemda.
4. Pemda agar segera menyiapkan rencana induk penataan pemukiman, rencana induk kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, maka harus segera disusun visibility study terhadap penanganan rumah kumuh.
5. Pemda segera melaksankan inventarisir data luas kawasan lindung dan budidaya, melaksanakan RDTR dan pentingnya tata ruang.
6. Pemda melalui SKPD terkait melakukan sinergitas perencanaan pembangunan antar SKPD yang sepenuhnya belum dilaksankan.
7. Segera mengoptimalkan pengelolaan terminal dalam upaya mendokrak PAD, sebgai ruang kretifitas masyarakat.
8. Seger melaksankan sosialisasi dan peningkatan konsep kemitraan dengan pihak swasta dalam pengolahan lingkungan hidup dengan dasar hukum yang jelas.
9. Segera menyelesaikan secara tegas masalah sengketa tanah atau sengketa kawasan yang masih belum tuntas untuk bisa diselesaikan tahun 2015.
10. DPRD prihatin karena urusan ini hanya bisa menyerap tugas pembantuan sebesar 11,46 persen. Untuk itu rekomendasi DPRD agar Pemda melalui SKPD terkait segera mengoptimalkan sistem informasi dan administarsi kependudukan dan sistem pelaporan kependudukan secara berjenjang.
11. Pemda segera mengatasi partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah.
12. Pemda segera mengatasi petugas keluarga berencana yang labih memadai.
13. Pemda mengurangi tingkat kerawanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melaksanakan desa tangguh bencana.
14. Pemda bisa menyelenggarakan kegiatan padat karya melalui SKPD teknis.
15. Pemda segera melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan serta bantuan modal untuk koperasi/KUD yang saat ini kondisinya tidak sehat.
16. Pemerntah segera melaksanakan pendataan potensi daerah dan melaksanakan standarisasi kualitas produk unggulan lokal supaya bisa impor.
17. Dapat mengatasi kekurangan tenaga ahli di bidang seni budaya dan sejarah purbakala dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah.
18. Untuk mengantisipasi minimnya sarana olahraga yang memadai, terutama yang menyangkut prestasi dan sebagai catatan tahun 2014, adalah tahun yang membuat malu Ciamis di dunia olahraga pada Porda Jabar, sehingga DPRD merekomendasikan agar Pemkab dapat meningkatkan kapasitas sarana olahraga baik secara kualitas dan kuantitas.
19. Pemkab harus melakukan pendataan ulang terhadap ormas dan LSM terkait keberadaannya, terutama surat keterangan terdaftar dan alamat sekretariatnya.
20. Penempatan para pejabat perlu pertimbangan azas profesionalisme, kompetensi dan peangalaman yang memadai sehingga yang memduduki jabatan bisa tepat sesuai kemampuannya.
21. Pemda harus memberi pemahaman terhadap desa dalam pembangunan sehingga pertisipasi masyarakat dalam membangun desa bisa berjalan optimal.
22. Melalui SKPD terkait agar segera melakukan inventarisasi data base dengan BPS untuk pengumpulan dan pengolahan data indikator IPM dan turunannya sampai tingkat kecamatan.
23. Meningkatkan tempat penyimpanan arsip sehingga mampu menampung dokumen dan arsip seluruh SKPD.
24. Pemda agar memfasilitasi pelatihan khusus bagi pegawai yang menangani komunikasi dan informasi untuk mengatisipasi terbatasnya pegawai yang memiliki disiplin ilmu di bidang komunikasi.
25. Agar bisa memfasilitasi pengadaan bahan-bahan pustaka dan mengoptimalkan unit perpustakaan keliling. (es/Rubrik Info Wakil Rakyat Koran-HR)