harapanrakyat.com – Meski tinggal di Ibukota Jawa Barat, namun tidak semua warga Kota Bandung memahami proses pengurusan administrasi kependudukan secara digital.
Akibatnya, sejumlah oknum tak bertanggung jawab memanfaatkan celah ini dengan cara meminta sejumlah uang kepada warga yang hendak mengurus administrasi kependudukannya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul mengatakan, pihaknya sering mendapat keluhan masyarakat yang mengaku kerap dimintai sejumlah uang. Dalihnya, oknum tersebut akan membantu warga yang akan mengurus administrasi kependudukan secara digital ini.
Baca Juga : Digitalisasi Administrasi Kependudukan, Pemkab Bandung Raih Penilaian Sangat Baik
Hal tersebut, seiring dengan semakin masifnya inovasi administrasi kependudukan berbasis teknologi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
Meski demikian, ia tidak menyebut oknum itu apakah dari unsur pemerintahan atau unsur masyarakat.
Menurutnya, Pemkot Bandung seharusnya tidak melulu berfokus pada inovasi berbasis teknologi. Namun yang terpenting, kata Rizal, adalah sosialisasi penggunaan dan pemanfaatannya.
“Sering ada masukan ke saya soal proses pengurusan administrasi penduduk yang dilakukan oleh oknum. Terus orang itu minta uang dan proses ke depannya akan didahulukan. Ini yang harus kita perbaiki. Karena, saya masih banyak menemukan hal tersebut,” ungkapnya di Kota Bandung, Senin (4/12/2023).
Terima Aspirasi, Urus Administrasi Kependudukan Bayar Rp 350 Ribu
Berdasarkan aspirasi yang ia terima, kala itu untuk pembuatan akta bisa memakan biaya hingga Rp 350 ribu. Padahal untuk pengurusan administrasi kependudukan itu gratis.
“Contohnya untuk pembuatan akta, tarifnya Rp 350 ribu. Saya katakan bahwa itu gratis. Saya sering minta tolong ke dinas untuk tolong buatin ini untuk masyarakat. Itu saya anterin langsung dan sangat sulit waktu itu,” ujar Politisi Golkar tersebut.
Oleh karenanya, ia pun berharap tidak ada lagi hal yang seperti itu di Kota Bandung. Sehingga, lanjut Rizal, ketika ada inovasi pengurusan administrasi kependudukan yang bagus, harus ada sosialisasi ke masyarakat. Khususnya elemen masyarakat yang kurang memahami teknologi.
“Camat juga harus mengetahui inovasi pengurusan adminstrasi kependudukan berbasis digital itu. Sampaikan juga hingga ke tingkat RT dan RW yang bersinggungan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Baca Juga : 19 Ribu Warga Cimahi Belum Kantongi Kartu Identitas Penduduk
“Saya banyak menemukan, ketika masyarakat butuh KK, akta, atau KTP, itu sampai ada tarifnya. Ini terjadi,” Rizal menambahkan.
Pihaknya juga sangat mendukung, jika kedinasan terkait di Kota Bandung melakukan sosialisasi secara langsung kepada RT maupun RW di setiap kewilayahan.
“Ke depan kita bakal dukung program sosialisasi pengurusan administrasi kependudukan, dengan mengumpulkan seluruh RT dan RW. Tidak hanya melalui med sos tapi juga menghadirkan secara langsung,” katanya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)
