harapanrakyat.com,- Pada KTT ASEAN ke-43, Indonesia mendeklarasikan langkah ambisius dalam mempromosikan investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, langkah ini tidak lepas dari kritik dan kontroversi yang muncul, terutama dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Menurut Jatam, di balik proyek mega ini, ada rentetan masalah yang tidak boleh diabaikan.
Mareta Sari, perwakilan Jatam Kalimantan Timur, berpendapat bahwa KTT ASEAN menjadi momen bagi pemerintah untuk mengundang investor dari berbagai negara. Terutama yang memiliki ekonomi kuat seperti Cina, Singapura, dan Korea Selatan. Dia melihatnya sebagai upaya pemerintah untuk memperlihatkan kekuasaan mereka.
Namun, dikatakan Mareta Sari, kekhawatiran muncul ketika menyadari bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak berdiri di atas tanah kosong. Sejumlah konsesi terkait dengan pemerintah saat ini terhubung dengan proyek ini.
Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa KTT ke-43 ASEAN telah menghasilkan 93 komitmen investasi senilai US$38 miliar dan ada 73 proyek potensial senilai US$17,8 miliar. Mayoritas investor yang berminat berasal dari negara-negara ASEAN.
Meskipun pemerintah mengklaim bahwa IKN akan dikembangkan dengan konsep smart city dan forest city yang ramah lingkungan, Jatam tetap skeptis. Mereka melihatnya sebagai upaya pemerintah untuk mencapai target net zero emission 2045 dan mengatasi masalah krisis air dan pangan. Namun, ada kekhawatiran bahwa proyek ini dapat mengganggu kawasan lain dan mencaplok ruang hidup masyarakat.
Anggi Putra Prayoga dari Forest Watch Indonesia juga mempertanyakan klaim pemerintah tentang konsep smart city dan forest city. Menurutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) justru menyebabkan deforestasi besar-besaran.
Data dari Forest Watch mencatat adanya deforestasi seluas 1.920,13 hektar dalam periode 2022 hingga Juni 2023, serta pembukaan lahan seluas 16,9 ribu hektar untuk wilayah IKN. Ini berdampak negatif pada habitat, ekosistem, dan satwa liar.
Baca juga: Aguan Sugianto, Dedengkot 9 Naga Investasi di IKN Puluhan Triliun
Ibu Kota Nusantara (IKN) Fokus Pada Istana Negara Baru?
Dalam hal desain tata ruang, Elisa Sutanudjaja dari Rujak Center for Urban Studies menilai, IKN tidak dapat disebut sebagai kota hutan dengan moda transportasi umum terintegrasi dan bebas emisi. Desainnya lebih berfokus pada istana negara baru, hunian ASN yang mewah, dan jalan-jalan yang lebih lebar dibandingkan dengan Jakarta.
Hal ini menunjukkan kecenderungan untuk kendaraan pribadi, yang dapat mengakibatkan perjalanan yang lebih jauh antar fasilitas. Desain tata ruang yang tidak padat akan menghasilkan jalanan yang lebih panjang, menyulitkan penggunaan transportasi umum.
Elisa juga mencatat bahwa pemerintah memiliki kecenderungan untuk kembali kepada rancangan yang serupa dengan Jakarta. Ini dapat dilihat pada pengembangan Kebayoran Baru, di mana jalan terlalu lebar dan akhirnya mengarah pada peningkatan penggunaan kendaraan pribadi.
Selain itu, pemerintah menggulirkan promosi kendaraan listrik (EV) sebagai solusi hijau. Namun, Elisa menekankan bahwa industri kendaraan listrik juga dapat menyebabkan kerusakan, terutama melalui eksploitasi cadangan nikel di wilayah Timur Indonesia.
Secara keseluruhan, investasi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dihadapi dengan berbagai kontroversi dan keraguan. Meskipun pemerintah memiliki visi yang ambisius untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Banyak pihak masih meragukan dampak sebenarnya dari proyek ini. (R8/HR Online/Editor Jujang)
 Nusantara.){kind=link}