harapanrakyat.com,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar, Jawa Barat, menemukan sejumlah bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) terdaftar lebih dari satu partai politik atau data ganda Bacaleg.
Temuan tersebut diungkapkan KPU Kota Banjar saat menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Banjar pada Pemilu 2024.
Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Banjar, Moch. Wahab Hasbullah, mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi administrasi, KPU menemukan sejumlah Bacaleg ganda atau mendaftar lebih dari satu partai politik.
Selain itu, pihaknya juga mendapati beberapa dokumen atau persyaratan Bacaleg yang tidak lengkap. Bahkan ada juga yang belum sesuai dengan ketentuan persyaratan sehingga harus diperbaiki.
“Hasil verifikasi terdapat sekitar empat sampai lima bakal calon yang terjadi kegandaan. Terdaftar lebih dari satu partai politik,” kata Wahab kepada wartawan saat konferensi pers di halaman KPU Kota Banjar, Sabtu (24/6/2023).
Baca Juga: DPT Pemilu 2024 di Kota Banjar Ditetapkan, Satu Warga Meninggal Masih Masuk Daftar Pemilih
Selain Data Ganda Bacaleg, KPU Kota Banjar Temukan Kades Daftar Bacaleg
Lanjutnya menyebutkan, selain data ganda bacaleg pihaknya juga mendapati adanya pejabat publik yakni seorang kepala desa ikut mendaftarkan diri sebagai Bacaleg.
Sesuai ketentuan peraturan maka kepala desa tersebut harus mengundurkan diri dari jabatannya. Kepala desa tersebut juga masih harus melengkapi persyaratan yang lain karena pada saat proses pendaftaran berkas persyaratannya kurang lengkap.
“Hasil verifikasi memang terdapat pejabat publik yaitu kepala desa. Surat pengunduran diri sudah ada cuma memang saat proses pengajuan ada persyaratan yang belum lengkap,” katanya.
“Untuk temuan yang lain seperti pemalsuan dokumen kami tidak menemukan. Hanya memang mereka harus memperbaiki persyaratan,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut ia mengatakan, dari 14 partai politik politik peserta Pemilu 2024 yang telah mendaftarkan bacaleg ke KPU Kota Banjar hampir seluruhnya masih harus melengkapi berkas dokumen persyaratan.
Wahab menuturkan untuk tahapan berikutnya yaitu masa perbaikan administrasi. Jadwal perbaikan sebagaimana ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2023 akan berlangsung dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli mendatang.
“Hampir seluruh parpol harus melakukan perbaikan karena persyaratannya masih kurang lengkap. Tahapan selanjutnya yaitu masa perbaikan yang akan dilakukan mulai tanggal 26 Juni sampai 9 Juli mendatang,” katanya.
Ketua Bawaslu Kota Banjar, Irfan Saeful Rohman, mengatakan, bagi parpol yang merasa tidak puas dengan berita acara hasil verifikasi administrasi KPU pihaknya membuka pintu apabila terdapat partai politik yang mengajukan gugatan ke Bawaslu.
Bawaslu senantiasa akan memberikan masukan terhadap KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melakukan proses perbaikan verifikasi administrasi.
Pihaknya juga mengingatkan supaya partai politik dapat memaksimalkan jadwal yang telah ditetapkan terkait perbaikan verifikasi administrasi tersebut.
“Tentunya kami persilakan parpol yang merasa tidak puas dengan keputusan berita acara yang disampaikan oleh KPU. Bisa mengajukan gugatan sengketa kepada Bawaslu. Batas maksimalnya tiga hari setelah berita acara dikeluarkan,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
 terdaftar lebih dari satu partai politik atau data ganda Bacaleg.){kind=link}