Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Semangat reformasi birokrasi menuntut setiap dinas/badan/lembaga pemerintah wajib menunjukkan kinerja yang baik dan akuntabel. Sudah tidak zamannya lagi, pelayanan pemerintahan hanya mengedepankan target kinerja, tanpa diimbangi dengan semangat memuaskan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjar, Asep Setiadi, S.Sos., kepada HR, Selasa (24/03/2015). ”Kita masih mendengar, kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, belum sesuai harapan,” ujarnya.
Belum membaiknya kinerja pelayanan publik antara lain disebabkan belum sepenuhnya terlaksana transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesungguhnya.
“Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan,” ucapnya.
Seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya, serta masih banyak dijumpai praktek pungli dan tindakan yang berindikasikan penyimpangan serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur guna menilai tingkat kualitas pelayanan.
Di samping itu, data IKM akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan, serta menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanannya.
Pelaksanaan survei IKM terhadap pelayanan publik di Kota Banjar telah dilakukan selama 5 periode tahun terakhir (2010-2014). Jumlah responden yang diwawancarai dalam survey IKM tahun 2014 mencapai 3.656 orang, tersebar di 24 unit pelayanan.
Tapi, yang masuk ke dalam perhitungan IKM Kota Banjar hanya dari 23 unit pelayanan, yaitu dengan jumlah responden sebesar 3.502 orang, tanpa responden PDAM karena ada perbedaan dua unsur pelayanan dalam kuisionernya. Sehingga, rata-rata sampel responden yang diwawancarai tiap unit pelayanan mencapai sebanyak 152 orang.
Dia menyebutkan, hasil survei IKM menunjukkan, kinerja pelayanan publik di Kota Banjar selama periode 2010-2014 mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya kecil sekali. Pada tahun 2010 capaian IKM sebesar 77.31 persen, dan di tahun 2014 meningkat jadi 78.97 persen dengan mutu kinerja pelayanan baik.
Jika dilihat per unsur pelayanan, hampir semua unsur mengalami peningkatan kinerja, kecuali empat unsur yang mengalami penurunan, yaitu unsur kewajaran dan kepastian biaya yang masing-masing turun 0.61 persen dan 1.12 persen.
“Tentunya hal tersebut sebagai bahan evaluasi, semua unit pelayanan, khususnya yang mengalami penurunan tahun ini agar terus ditingkatkan kembali kinerjanya,” tegas Asep. (Eva/Koran-HR)
