Sejarah jalan raya pos Anyer-Panarukan menarik untuk diungkap kembali kebenarannya. Sebab beberapa waktu yang lalu sempat geger jika pembangunan jalur darat terpanjang di Jawa ini menghabiskan dana yang banyak tapi dikorupsi oleh elit pejabat tradisional.
Padahal dana yang digelontorkan oleh Daendels termasuk membiayai para tenaga kerja. Konon dana itu untuk kepentingan logistik para pekerja, namun karena dikorupsi oleh elit tradisional yang tak bertanggung jawab, proyek pembangunan jalan tersebut menelan banyak korban.
Para penggarap jalan raya pos tewas dengan mengenaskan karena berbagai penyebab. Paling utama yaitu akibat dehidrasi berat karena tidak diberi asupan gizi yang seimbang pada saat bekerja.
Kendati menelan banyak korban jiwa dari kalangan pribumi, pembangunan jalan raya pos yang biasa disebut dengan De Groote Postweg telah membuat perekonomian Hindia Belanda stabil. Sebab pada hakikatnya pembangunan ini merupakan alternatif Daendels untuk memperbaiki administrasi di pulau Jawa.
Baca Juga: Nyonya Ong Thay Hoo, Tionghoa Kaya Asal Bandung Jadi Korban Perampokan 1926
Daendels menaruh perhatian yang lebih pada Jawa karena pulau ini menyimpan banyak kekayaan tak kasat mata. Salah satunya adalah rempah dan komoditas perkebunan lainnya.
Melalui jalan raya pos pemerintah kolonial Hindia Belanda bisa mengirim lebih cepat komoditas ekspor ke luar negeri. Alhasil tabungan negara menjadi gendut dan maju, akan tetapi kehidupan rakyat pribumi semakin menderita.
Sejarah Jalan Raya Pos Anyer Panarukan Daendels Fokuskan Jawa Jadi Pusat Administrasi Kolonial
Daendels sengaja membangun jalan panjang yang membentang dari Barat ke Utara Jawa (Anyer-Panarukan) ini untuk membangun infrastruktur di pulau Jawa.
Daendels sangat yakin Jawa sebagai kunci kemakmuran bagi kehidupan rakyat Eropa yang ada di Hindia Belanda.
Dengan demikian Daendels fokus pada pusat administrasi pemerintahannya di pulau Jawa. Selain karena sumber daya alam dan manusia yang mendukung, pulau Jawa juga memiliki letak yang strategis untuk melakukan interaksi dengan orang-orang dari berbagai negara di dunia.
Apalagi Pulau Jawa telah dikenal sebagai titik pendaratan kapal-kapal asing dari Eropa khususnya Belanda.
Ketika Belanda mendarat di Jawa maka seluruh aktivitas kolonial secara otomatis berfungsi.
Ada kehidupan, perdagangan, keagamaan, dan semua itu mendatangkan uang. Terdapat proses finansial yang bisa membuat negara kolonial untung dan maju. Maka dari itu jika Jawa tidak dijadikan pusat administrasi kolonial besar kemungkinan pemerintah Hindia Belanda akan mandeg.
Daendels kemudian sadar dan peka terhadap pembangunan jangka panjang. Maka pulau Jawa dipilihnya menjadi alternatif pusat administrasi pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Di pulau Jawa Daendels akan bekerja mengawasi seluruh aktivitas perdagangan yang menguntungkan.
Baca Juga: Kisah Sutan Sjahrir Dipilih Belanda Jadi Juru Bicara Diplomasi Kemerdekaan RI
Gaya Pemerintahan Daendels yang Militeristik
Pada era Daendels memimpin Hindia Belanda (1808-1811) banyak rakyat pribumi tertekan akibat gaya pemerintahannya yang militeristik. Daendels merupakan mantan kombatan pemberontak di Belanda yang kemudian lari ke Prancis.
Daendels juga hidup di masa Revolusi Prancis sedang berkecamuk. Artinya kenang-kenangan hidup Daendels dipenuhi oleh memori kekerasan.
Paling tidak bantai-membantai sesama kelompok. Ia juga mengaku akibat peristiwa di atas membuat Daendels bercita-cita jadi tentara.
Selama menjadi tentara rekam jejak pekerjaan Daendels terekam kejam. Ia tercatat pernah mengintervensi secara militer undang-undang di Belanda.
Selain itu Daendels juga sempat bertugas memerangi Inggris dan Rusia dari arah sebuah provinsi terpencil di Belanda bernama Noord-Holland.
Prestasi kemiliteran ini membuat Daendels dipromosikan oleh banyak pemimpin berpengaruh di Belanda agar dikirim ke pulau Jawa. Maka sejak tanggal 5 Januari 1808 Daendels menjabat jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36.
Ketika ia memerintah Hindia Belanda, konon hanya Daendles yang berbeda gaya kepemimpinannya. Ia dikenal tegas oleh para bawahannya termasuk bupati-bupati Jawa.
Menurut sejarawan Ong Hok Ham perilaku dingin Daendels pada rakyat Jawa merupakan bagian dari caranya menerapkan kedisiplinan di daerah tersebut.
Adapun yang paling kentara dari kepemimpinan militeristik seorang Daendels terlihat dari kostum dinasnya.
Daendels tidak seperti para pendahulunya dalam berpakaian, ia berbeda tidak memakai pakaian dinas sipil melainkan mengenakan pakaian layaknya seorang Marsekal. Daendels ingin menunjukan betapa gagahnya tanah jajahan ketika pemimpinnya seorang tentara.
Baca Juga: Otto Iskandardinata, Guru HIS yang Berpolitik dan Hilang Diculik
Jalan Raya Pos Mendukung Program Tanam Paksa
Menurut Endah Sri Hartatik dalam buku berjudul, “Dua Abad Jalan Raya Pantura: Sejak Era Kerajaan Mataram Islam hingga Orde Baru” (2018), sepeninggal Daendels, jalan raya pos (de groote postweg) mendukung lahirnya gagasan Tanam Paksa pada tahun 1830.
Gubernur Jenderal Van Den Bosc menggunakan pembangunan jalan ini untuk memudahkan pengangkutan hasil perkebunan dan pertanian dari praktik tanam paksa. Selain itu ia juga menggunakan jalan raya pos untuk menghadapi ancaman musuh.
Artinya jalan raya pos Anyer-Panarukan memiliki titik-titik tertentu yang berisi kantong-kantong militer Belanda. Jadi ketika ada musuh ingin menginvasi Hindia Belanda melalui jalur darat maka yang akan terjadi adalah peperangan, dan perang itu akan dimenangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Kendati begitu kebanyakan sejarawan meyakini jika jalan raya pos tidak lain berfungsi sebagai pelancar pengiriman surat (komunikasi) dan barang.
Melalui jalan raya pos, Gubernur Jenderal Van den Bosc bisa mengontrol daerah kekuasaannya yang jauh hanya melalui laporan berkala.
Oleh sebab itu secara tersirat proyek pembangunan jalan raya pos Anyer-Panarukan telah mendukung lahirnya tanam paksa. Peristiwa ini dipercaya telah mempersulit keadaan rakyat pribumi, bahkan lebih sulit dan menderita dari proyek pembangunan jalan raya pos itu sendiri. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
