Sejarah polisi melawan komunis pada tahun 1920 merupakan peristiwa penting yang harus tercatat dalam historiografi Indonesia. Pasalnya peristiwa ini jarang terungkap dalam catatan sejarah Indonesia sampai saat ini.
Padahal polisi adalah aparat pertama di Hindia Belanda yang kala itu melawan komunisme. Bahkan jauh sebelum ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) terbentuk di tanah Jawa, polisi begitu sensitif dan menjadi musuh utama organisasi kiri tersebut.
Tak ayal aparat yang satu ini pernah mengalami fitnah dari orang-orang komunis di pertengahan abad ke-20. Mereka tidak ingin polisi mengawasi gerak-gerik orang komunis, kaum komunis kemudian mengadakan pemberontakan seolah menentang aparat dengan cara menginisiasi pemogokan buruh.
Baca Juga: Kisah Buruh Batik Jadi Priyayi Cilik di Surakarta Tahun 1919-1922
Polisi sempat kewalahan menghadapi peristiwa tersebut, sebab kelompok ini mampu menggerakan beberapa kadernya untuk mempelopori mogok buruh di berbagai daerah. Terhitung sejak tahun 1922-1927. Polisi mengalami tekanan dari Gubernur Jenderal akibat lamban mengatasi kerusuhan tersebut.
Tak ingin terpandang lemah dan kalah akhirnya satuan tugas polisi mengelabui orang-orang komunis yang dahulu mogok. Mereka menjalankan strategi pengawasan pada orang-orang tersebut dari kejauhan. Aksi spionase ini terkenal dengan istilah rahasia yaitu operasi “Hantu Merah”.
Awal Sejarah Polisi Melawan Komunis
Awal sejarah polisi melawan komunis bisa kita telusuri sejak tanggal terbentuknya organisasi kiri bernama Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) 23 Mei 1920.
Organisasi ini terbentuk di Semarang setelah peristiwa pecahnya organisasi Syarikat Islam menjadi dua (putehan) dan (abangan). Saat itu pemimpin pertama ISDV dari kalangan pribumi bernama Semaoen.
Kendati demikian Semaoen bukanlah yang pertama membawa komunisme jadi besar, sebab orang Belanda bernama Henk Snevliet yang pertama membawa komunis ke Jawa. Sejak awal kehadiran Snevliet polisi sudah mencurigai gerak-gerik politiknya.
Satuan pamong pemerintah bersenjata lengkap ini kemudian menelusuri terus perkumpulan ini sampai ke suatu momentum rapat yang merencanakan kejahatan. Polisi sudah tahu jika rencana jahat itu berupa penghasutan buruh melakukan mogok kerja.
Menurut Marieke Bloembergen dalam buku berjudul, “Polisi Zaman Hindia Belanda dari Kepedulian dan Ketakutan” (2011), saat peristiwa mogok ini meletus polisi langsung mengincar ISDV sebagai tersangka kerusuhan.
Komandan dan personilnya mengepung rapat-rapat ISDV yang mencurigakan, namun karena tidak ada bukti kuat mereka hanya membubarkan massa agar tidak melakukan kegiatan berkumpul.
Marieke Bloembergen juga menyatakan bahwa polisi Belanda sudah lebih awal mengetahui itikad buruk ISDV. Secara tidak langsung mereka ikut mengawasi gerakan-gerakan politik ISDV dan menyimpan beberapa personil spionase (intel) untuk menelusuri rahasia-rahasia politik mereka yang membahayakan.
Baca Juga: Ibarruri Putri Alam, Putri Sulung Aidit PKI yang Jadi Dokter di Paris
Polisi Mengontrol Ketat ISDV
Organisasi cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI) alias ISDV menjadi bahan persoalan polisi Hindia Belanda dari tahun 1920-1927. Isi kantor mereka penuh dengan kasus-kasus persoalan politik yang mengarah pada kriminal akibat sikap dan perilaku anggota atau simpatisan ISDV.
Oleh sebab itu polisi melakukan pengontrolan ketat pada ISDV dengan melahirkan beberapa program pengawasan. Antara lain memberikan pengawasan dan pembuatan laporan mengenai rapat-rapat organisasi.
Semua kegiatan ISDV harus melampirkan laporan yang meliputi, apa maksud dan tujuan kegiatan, tanggal kegiatan, serta berapa jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Namun orang-orang kiri yang tak disiplin ini terus lolos dari kejaran aturan polisi. Mereka mengingkari perjanjian undang-undang kepartaian.
Setiap polisi mempermasalahkan hal tersebut, mereka pun berencana menangkap tokohnya yang tiba-tiba mereka menghilang begitu saja. Oleh karena itu polisi menyebutnya dengan istilah “Hantu Merah”.
Karena kelahiran ISDV ada peran Syarikat Islam di dalamnya, maka polisi melakukan pendalaman informasi pada organisasi pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto tersebut.
Polisi menerapkan kontrol ketat untuk Syarikat Islam, bagi urusan partai yang bersifat mengadakan pertemuan kumpul, setidaknya harus laporan ke kepolisian setempat.
Menurut Marieke Bloembergen, dua organisasi ini menjadi pusat perhatian polisi akibat sama-sama anti kapitalisme (pemodal). Kaitannya seorang kapitalis dalam konteks ini adalah pemerintah kolonial Belanda. Untuk melindungi keamanan pejabat Belanda, polisi semakin ketat menjaga dua organisasi massa ini sampai tahun 1927-1928.
Adapun yang menjadi keresahan polisi kala itu pada si Hantu Merah ini tidak lain karena mereka sering memajang foto tokoh komunis dunia yang berbahaya. Hal ini bisa menyebabkan emosi politik di Hindia bergejolak. Antara lain mereka memajang foto Karl Marx, Lenin, Trotsky, dan Diponegoro (lambang tokoh Jawa yang anti-kapitalisme).
Polisi Menghadapi Pemogokan Buruh
Untuk pertama kalinya polisi Hindia Belanda menghadapi masalah dengan kaum komunis terjadi ketika peristiwa pemogokan buruh tahun 1922. Seluruh polisi “kecolongan” dengan kejadian tersebut. Mereka tidak tahu jika ISDV lah yang menginisiasi suksesnya pemogokan buruh pegadaian di Jawa Tengah.
Tak selang setahun waktu berlalu dari peristiwa ini, tahun 1923 polisi kolonial menghadapi masalah yang sama. Lagi-lagi mereka tidak memahami ketepatan waktu menyergap, karena ternyata ISDV melakukan pemogokan kedua yang terjadi pada buruh Kereta Api di Semarang.
Karena mendapatkan tekanan masyarakat yang terkena dampak peristiwa ini, komandan polisi Belanda berjanji untuk mempertanggungjawabkan tugasnya dengan mengusut tuntas pelaku pemogokan dan kerusuhan.
Namun karena waktu itu keadaan ekonomi negeri induk jajahan sedang merosot akibat Perang Dunia I, maka proses pencarian pelaku dan kerja-kerja kepolisian lain ikut terhambat. Tidak ada dana yang cukup untuk melanjutkan ekspedisi kasus, membongkar tabir jahat yang menyebabkan mogok kerja pada tahun 1922 dan 1923.
Baca Juga: Koran Bintang Timoer, Revolusioner dan Ramah PKI
Karena merasa polisi tidak menindak mereka dengan serius, golongan komunis kembali mempropagandakan pemogokan serentak pada tahun 1925. Hal ini ada dalam hasil rapat pertemuan PKI di Prambanan. Isinya PKI harus mengadakan pemogokan buruh serentak.
Peristiwa ini pun meledak, pemogokan terjadi di Jawa Tengah, Utara, dan Barat. Bahkan sampai ke Sumatera, mereka mogok kerja dan mengadakan pemberontakan menuntut kenaikan glidig (upah kerja). Namun karena kurang militan, pemberontakan itu pun gagal.
Polisi berhasil menangkap gembong–gembong komunis yang menghasut pemogokan. Karena sudah kesal dari dulu lantaran sulit menangkap si Hantu Merah ini, maka mereka mendayagunakan kekerasan untuk memberikan peradilan.
Selain menyiksa dan menghukum gantung bagi pelaku utama pemogokan, polisi juga mendaftar sebagai peserta mogok yang tidak terlalu dekat dengan gembong PKI untuk melakukan pemecatan kerja. Polisi menjatuhkan hukuman pengasingan atas dasar hak-hak exorbitant bagi pelaku kiri Nasional seperti, Tan Malaka, P. Bergsma, dan Semaoen. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
