harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan mengajukan perluasan lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar, Prima Mayaningtyas mengatakan, pengajuan perluasan lahan ini karena area zona satu sudah tidak bisa lagi optimal sebagai tempat penurun sampah. Hal itu lantaran telah melebihi kapasitas atau over load.
Sebagai informasi, di TPA Sarimukti ini terdiri dari 4 zona. Zona satu menjadi zona penurun sampah.
“Maka karena sudah penuh, jadi zona satu (tempat penurun sampah) sudah tidak bisa optimal lagi, tapi zona yang lain masih bisa kita tata,” ungkapnya di Kota Bandung, Senin (16/1/2023).
Baca Juga : Gubernur Jawa Barat Cari Solusi Pengangkutan Sampah ke TPA Sarimukti Bandung Barat
Menurutnya dalam rencana tersebut, pihaknya akan mengajukan anggaran hingga Rp 10 miliar untuk melakukan perluasan lahan di zona satu TPA Sarimukti.
“Sekarang kita lagi mengurus bagaimana perluasan ini bisa digunakan tahun ini (2023). Jadi nanti akan kita mintakan kembali anggarannya untuk bisa merealisasikan itu,” tuturnya.
Perluasan Lahan TPA Sarimukti Seluas 5 Hektar
Prima menjelaskan bahwa lahan yang nantinya akan diperluas DLH Jabar ini seluas 5 hektare. Lahan tersebut sebelumnya belum terakomodasi Pemprov Jabar.
“DLH punya lahan perluasan (di TPA Sarimukti) kurang lebih 5 hektar, Nanti itu yang akan kita gunakan. Jadi kita lagi persiapkan untuk itu (perluasan lahan) karena kemarin tidak terakomodir,” ungkap Prima.
Ia menerangkan bahwa pihaknya sedang berupaya agar lahan untuk memperluas area TPA Sarimukti bisa optimal.
Baca Juga : Objek Wisata Situ Gede di Kota Tasikmalaya Pasca Revitalisasi Jadi Penguat Ekonomi
“Kita perjuangkan lagi supaya perluasan itu bisa kita manfaatkan, karena kemarin kita sudah melakukan penertiban terhadap pemulung yang menempati lahan dengan membuat bangunan liar,” ucapnya.
Dengan beragam upaya tersebut, pihaknya akan kembali melakukan perluasan lahan di TPA Sarimukti dengan mengajukan anggaran ke Pemprov Jabar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jabar.
“Anggaran ini masih belum ada, tapi lagi kita upayakan kembali, mudah-mudahan di pergeseran masih bisa. Masih bisa minta tambahan anggaran dari pemprov,” ungkap Prima. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)
