Sejarah bajak laut di Nusantara adalah salah satu bagian dari sejarah Indonesia sebagai negara maritim yang dengan 60 persen wilayahnya merupakan perairan atau lautan.
Indonesia juga sebagai salah satu negara yang mengandalkan lautan sebagai penggerak perekonomian memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya.
Tidak hanya perekonomian hari ini, melainkan ketika Indonesia masih disebut sebagai Nusantara.
Baca Juga: Sejarah Sistem Pertahanan Batavia, Ada Jembatan Kayu dengan Meriam
Laut menjadi lalu lintas perdagangan yang ramai seiring dengan perkembangan jaringan perdagangan ke daerah-daerah luar Nusantara.
Dibalik ramainya lalu-lintas perdagangan, tidak bisa dipungkiri bahwa selalu ada kejahatan yang berkembang di lautan.
Sejarah Bajak Laut dan Perkembangan Jalur Perdagangan di Nusantara
Menurut Sartono Kartodirjo dalam buku Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium sampai Imperium (2014), kepulauan Nusantara berada di persilangan jaringan lalu lintas.
Benua Timur dan Barat terhubung melalui persilangan jaringan lalu lintas ini. Hal tersebut sudah berlangsung sejak zaman kuno.
Pada awalnya penduduk Nusantara yang menggunakan teknologi kapal layar sangat mengandalkan garis pantai sebagai patokan dalam berlayar.
Seiring dengan perkembangan, mulailah mengenal sistem ilmu perbintangan dan astrolabium untuk memandu pelayaran.
Sedangkan untuk pelayarannya penduduk waktu itu sangat bergantung dari sistem angin yang ada.
Sistem angin di Nusantara sendiri dikenal dengan musim angin Barat-Timur yang terjadi secara teratur.
Baca Juga: Sejarah Taman Mini Indonesia Indah, Mega Proyek Tien Soeharto
Musim angin barat dan timur inilah yang menjadi faktor penting perkembangan kota-kota pelabuhan termasuk kerajaan-kerajaan sejak zaman Sriwijaya hingga Majapahit.
Komoditi perdagangan yang diperjualbelikan waktu itu kebanyakan memang hasil-hasil bumi dan rempah-rempah yang amat digemari orang-orang di kawasan Timur Tengah dan kawasan Asia lainnya.
Namun, dibalik perkembangan perdagangan yang semakin pesat, terdapat kisah para bajak laut yang merompak setiap kapal yang lewat di kawasan lalu lintas perdagangan.
Perompakan Bajak Laut kepada Kapal-Kapal Perdagangan
Dalam penelitian Vicky Verry Angga, Masyarakat dan Budaya Merompak Laut di Sumatera Abad ke-18 Hingga Abad ke-19 (2022), istilah bajak laut berasal dari bahasa Yunani, “Pirates” yang berarti berusaha atau berpetualang. Sedangkan dalam masyarakat Nusantara bajak laut dikenal sebagai lanun atau perompak.
Sejarah perkembangan bajak laut di Nusantara ini sudah bisa dilacak sejak abad ke-5. Hal ini berdasarkan catatan dari Fa-Hsien ketika melakukan perjalanan pulang ke Cina. Dalam catatan yang dibuatnya, lautan di Asia Tenggara termasuk Nusantara dipenuhi dengan bajak laut.
Menurut penuturan Edward L. Poelinggomang dalam Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim (2016), kemunculan bajak laut di Nusantara sendiri disebabkan oleh banyak hal.
Salah satu sebab kemunculan gerombolan bajak laut ini adalah adanya monopoli perdagangan yang berkembang di kerajaan-kerajaan maritim.
Seiring dengan ramainya perkembangan perdagangan di wilayah Sumatera dan Selat Malaka, mengundang bajak laut untuk berkumpul.
Salah satu tempat favorit pada lanun atau bajak laut ini adalah pesisi Sumatera dan laut Selat Malaka. Dua kawasan ini merupakan tempat yang dilalui oleh pedagang Arab dan Cina.
Peningkatan jumlah bajak laut ini terjadi beriringan dengan kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara.
Bahkan pada abad ke-18 marak pemberitaan mengenai peristiwa perompakan di Selat Bangka dan Sungai Musi oleh para bajak laut.
Baca Juga: Sejarah Gedung Bappenas, Tempat Mengadili Gembong PKI
Sasaran mereka adalah kapal-kapal asing yang akan melakukan kegiatan perdagangan ke Nusantara atau mereka yang sudah melakukan perdagangan di Nusantara.
Bajak Laut Disewa Kerajaan Sriwijaya
Namun, meskipun dikenal sebagai gerombolan yang hanya merompak para pedagang, sebenarnya terdapat kisah menarik mengenai bajak laut yang dipelihara oleh Kerajaan Sriwijaya.
Dalam prasasti Kota Kapur disebutkan tentang wilayah kekuasaan maritim Kerajaan Sriwijaya di Nusantara. Sebagai kerajaan maritim, tentu Sriwijaya banyak menerima laporan terkait bajak laut di wilayah perairannya.
Namun hingga abad X, Kerajaan Sriwijaya mampu mengatasi keluhan-keluhan mengenai bajak laut di wilayah Kerajaan Sriwijaya.
Menurut Mawarti Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid II (2010), terdapat dugaan adanya pola pengamanan yang dilakukan dengan memasukkan kepala-kepala kelompok bajak laut dalam ikatan dengan kerajaan waktu itu.
Ketika mengamankan wilayah Kerajaan Sriwijaya ini para bajak laut atau lanun akan mendapatkan bagian yang ditentukan oleh raja berdasarkan hasil perdagangannya.
Secara tidak langsung pola ini membuat para bajak laut menjadi bagian dari Kerajaan Sriwijaya waktu itu.
Namun, kebijakan yang dibuat oleh Kerajaan Sriwijaya ini tidak bisa diterapkan oleh sembarangan orang. Seorang raja haruslah memiliki kewibawaan dan keberanian yang cukup untuk mengatasi apabila para bajak laut ini berbuat onar.
Oleh karena itulah Kerajaan Sriwijaya selalu memberikan upeti kepada Cina untuk membantu mengamankan Kerajaan Sriwijaya ketika terjadi penyerangan.
Dengan demikian Kerajaan Sriwijaya mendapatkan tiga keuntungan sekaligus, yaitu bisa mengamankan jalur perdagangan di kawasannya, mendapatkan sekutu kerajaan yang kuat, dan terbebas dari penyerangan kerajaan lain. (Azi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
