Berita Pangandaran (harapanrakyat.com),- LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2021 mendapat sorotan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, usai membaca dan menganalisa draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB menilai ada 3 esensi yang harus dikoreksi. Pertama, tentang penyajian data dalam draft LKPJ masih terjadi kesalahan. Sehingga terkesan tidak hati-hati.
“Kedua, realisasi program urusan pemerintah, yakni bagi hasil tidak jelas dalam data. Ada target kinerja untuk 93 desa berbasis pengajuan proposal dari desa-desa. Padahal tidak mengajukan tetapi realisasi penyaluran anggarannya ada sebesar 5,47 persen,” kata Subaryo dari Fraksi PKB, saat menyampaikan pandum dalam Rapat Paripurna LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2021, di gedung DPRD Pangandaran, Selasa (05/04/2022).
Kemudian yang ketiga, lanjutnya, program Pangandaran Mengaji dan Pangandaran Hebat harusnya ada kejelasan kepada masyarakat.
Menurutnya, kalau memang ada pandemi Covid-19 namun keuangan tidak bisa merealisasikan. Maka Pemda Pangandaran dan DPRD harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa program tersebut tertunda.
Hal itu agar tidak menjadi hutang, mengingat program masih ada dan tidak dihentikan. Sementara realisasinya tidak ada sama sekali, sehingga ini harus dijelaskan.
Baca Juga : Masa Kecil Bupati Pangandaran, Tamat Puasa Dapat Hadiah Minuman Bersoda
“Kami Fraksi Kebangkitan Bangsa setelah membaca dan menganalisa draf LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2021, yang bupati sampaikan. Dalam setiap penyajian materi masih ada banyak kesalahan, sehingga perlu koreksi,” ujarnya.
Fraksi PKB Soroti Data dalam Draf LKPJ Bupati Pangandaran
Ia juga mengatakan, penyajian data dalam Draf LKPJ Bupati Pangandaran, baik global maupun parsial masih banyak data yang terealisasi di lapangan. Bahkan ada selisih data, dan pihaknya akan sampaikan dalam agenda pembahasan pansus.
Meski begitu, Fraksi PKB tetap setuju LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2021 untuk masuk dalam tahapan selanjutnya. Namun dengan catatan perlu adanya perbaikan penyajian materi.
Selanjutnya, Fraksi PKB meminta kejelasan terperinci, terkait program Pangandaran Mengaji. Serta realisasi program Pangandaran Hebat yang hanya terserap sebesar Rp 725.573.310, atau hanya 36,40 persen dari ketetapan target.
Kemudian, Fraksi PKB juga meminta kejelasan dari urusan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten, dalam hal ini desa. Karena dari 93 desa, tidak ada satu desa pun yang mengajukan proposal itu.
“Akan tetapi terdapat realisasi sebanyak 632.852.516 rupiah, atau sebesar 5,47 persen dari target,” pungkasnya. (Madlani/R3/HR-Online/Editor-Eva)
