Jalan raya di depan ruko Ciamis diduga bersertifikat atas nama pribadi. Permasalahan ini disorot oleh PATAKA dan mendesak DPRD untuk segera membentuk Pansus. Foto: Eli Suherli/HR
Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Carut marut bukti kepemilikan tanah dan bangunan Ruko depan Pasar dan Terminal Ciamis semakin terkuak. Dari hasil penelusuran Komunitas ‘PATAKA’ (Paduli Ka Taneuh Kota), diketahui terdapat tanah eks bengkok Kelurahan Ciamis yang dicaplok menjadi bagian dari tanah ruko tersebut.
Bahkan, yang paling ironis, ada beberapa meter persegi tanah yang saat ini digunakan jalan raya atau tepatnya di depan bangunan Ruko tersebut yang bersertifikat atas nama pribadi. Rencananya, tanah yang saat ini digunakan jalan raya itu dulunya akan dibangun 2 unit ruko. Namun, dalam perjalanannya urung dilakukan. Meski begitu, hingga saat ini jalan tersebut masih bersertifikat atas nama pribadi.
Dewan Penasehat Komunitas ‘PATAKA’, Tony Ikhlas, mengatakan, pihaknya memiliki bukti bahwa ada sebidang tanah yang saat ini digunakan jalan raya atau tepatnya di depan bangunan ruko tersebut yang masih bersertifikat atas nama berinisial M. “ Namun, sertifikat itu sudah diamankan oleh pihak BPN. Meski demikian, sertifikat itu masih berlaku karena belum digugurkan secara hukum,” ungkapnya.
Selain jalan raya, lanjut Toni, ada juga tanah eks bengkok Kelurahan Ciamis yang kini digunakan parit atau selokan ternyata bersertifikat atas nama pribadi. “Memang lucu, ada selokan yang bersertifikat, terlebih atas nama pribadi pemilik ruko. Kondisi ini semakin menggambarkan bahwa betapa carut marutnya bukti kepemilikan tanah di bangunan ruko tersebut,” katanya.
Menurut Toni, carut marut bukti kepemilikan tanah di bangunan ruko tersebut diawali dari proses tukar guling tanah yang dilakukan secara tidak benar. Proses tersebut dilakukan pada sekitar pertangahan tahun 90-an atau pada era mantan Bupati Ciamis, Taufik Hidayat.
“Pembangunan ruko ini dikelola oleh pihak swasta dan bukan proyek pemerintah. Tapi anehnya, ketika terjadi tukar guling tanah, pihak swasta mengganti tanah eks bengkok Kelurahan Ciamis (yang saat ini dibangun Ruko) dengan tanah eks bengkok Kelurahan Cigembor,” katanya.
Seharusnya, lanjut Toni, pihak swasta harus mengganti tanah eks bengkok Kelurahan Ciamis yang digunakan bangunan ruko itu dengan tanah miliknya, bukan dengan tanah eks bengkok Kelurahan Cigembor.
“Mungkin dulu saat jaman Orde Baru tidak ada yang tidak mungkin bila menggunakan cara kekuasan. Tetapi, akibat dari tukar guling yang salah ini, menjadi permasalahan semakin runyam dan berlangsung selama puluhan tahun. Terlebih, tidak ada upaya penyelesaian dari Pemkab Ciamis dan BPN hingga sekarang,” katanya.
Toni mengatakan, pihaknya hanya menuntut penyelesaian dari Pemkab Ciamis dan BPN agar carut marut bukti kepemilikan tanah dan bangunan ruko tersebut segera diperbaiki.
“Seperti yang kami selalu katakan bahwa kami tidak akan menuntut persoalan masa lalu. Yang kami inginkan persoalan ini segera diselesaikan, agar tidak terus menerus menjadi masalah yang tidak berujung. Kami minta keseriusan dari Pemkab dan BPN untuk segera menuntaskan persoalan ini,” tegasnya.
Parpol di DPRD Setuju Pembentukan Pansus
Toni juga mengatakan, setelah melakukan audensi dengan DPRD Ciamis, akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa permasalahan ini akan diangkat ke Panitia Khusus (Pansus) DPRD Ciamis. Hal itu dilakukan untuk mengurai permasalahan dan kemudian ada langkah untuk dilakukan penyelesaian.
“Seluruh Partai Politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPRD seluruhnya setuju agar permasalahan ruko depan Pasar Ciamis ini diselesaikan melalui Pansus. Kami sudah mendapat tandatangan dukungan dari 7 parpol, tinggal 4 parpol lagi yang belum berhasil ditemui. Tetapi secara lisan, seluruh parpol sudah sepakat,” katanya. (Bgj/Koran-HR)
