Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Kabupaten Ciamis meraih peringkat kesatu dalam Indeks ETPD atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi Jawa Barat dan peringkat 7 tingkat Nasional.
Hal tersebut sesuai dengan hasil penilaian dari Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ciamis Asep Dedi Herdiana bersama Kabid Pelayanan, Penetapan dan Data PDRD,Angga Gustiana Yusman mengatakan, penilaian Indeks ETPD pada Semester I dan II tahun 2021, Ciamis raih peringkat kesatu tingkat Jawa Barat.
“Alhamdulilah, meskipun di semester II nilainya sama dengan Karawang dan Kabupaten Bandung Barat, namun Ciamis masih peringkat kesatu Indeks ETPD-nya,” ujarnya, Rabu (2/3/2022).
Dedi menjelaskan, ETPD ini merupakan bentuk kerja dari Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang telah mengubah transaksi tunai menjadi non tunai atau digital.
“Kabupaten Ciamis telah berupaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari yang tadinya menggunakan cara tunai kini memakai cara non tunai (Digitalisasi),” jelasnya.
baca juga: Rumah Makan Karang Taruna di Ciamis Ludes Terbakar, Sengaja?
Kerja Sama Semua Pihak
Sebelumnya Indeks ETPD Kabupaten Ciamis itu di peringkat ke 3 di Provinsi Jawa Barat dan peringkat 7 di tingkat Nasional.
“Alhamdulilah pencapaian ini berkat kerjasama semua pihak dari jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis. Dan yang sangat penting adalah dukungan dan arahan serta kebijakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dalam kegiatan ini,” tuturnya.
Dedi menambahkan, raihan peringkat kesatu dalam Indeks ETPD ini juga karena Kabupaten Ciamis telah memberlakukan transaksi non tunai atau secara digital.
Kemudian juga, QRIS atau Quick Respon Code Indonesia Standard yang telah menjadi standard pembayaran dengan menggunakan QR Kode dari Bank Indonesia.
“Selain itu, yang mempunyai nilai plus juga Kabupaten Ciamis mempunyai satu Desa Digital. Di mana Desa tersebut telah menggunakan QRIS dalam transaksi pembayaran apapun,” terangnya.
Dedi berharap bisa menaikan lagi PAD dan masyarakat bisa sejahtera lagi.
“Saya harap semua pembayaran baik bayar PBB atau yang lainnya nanti bisa menggunakan transaksi non tunai atau digital, selain baik juga dapat minimalisir terjadinya pengendapan atau hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (Feri/R6/HR-Online)
