Berita Tasikmalaya, (harapanrakyat.com),- Puluhan Masyarakat yang tergabung dalam Forum Tranparansi Masal (Fortal) dan Jaringan Warga Sukapura (Jawara) Datangi Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (2/3/2022).
Mereka datang ke kantor Wakil Rakyat untuk beraudiensi terkait karut marutnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tasikmalaya.
Mereka menduga adanya penggiringan oleh petugas untuk membeli sembako yang sudah tersedia di kantor kelurahan.
Nanang Nurjamil Pembina Fortal dan Jawara mengatakan, pihaknya dalam audiensi membawa bukti-bukti di lapangan kejanggalan penyaluran bansos itu, termasuk memberikan saran kepada wakil rakyat.
“Mereka (DPRD) berjanji akan menindaklanjuti agar ke depannya pengelolaan dan pendistribusian BPNT sesuai Pedum dan Permensos,” kata Nanang.
baca juga: Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Soroti Masalah BPNT
Nanang menyebut, KPM hampir di seluruh kelurahan di Tasikmalaya digiring oleh petugas untuk membelanjakan uangnya ke lokasi tertentu.
Agar hal itu tidak terjadi lagi, Nanang menyarankan agar bantuan itu penyalurannya oleh PT Pos Indonesia dan mengirimkannya ke alamat KPM masing-masing.
“Jika Pos tidak bisa, maka KPM bisa mendatangi kantor Pos. Jika semua ini tidak bisa, maka PT Pos bisa bekerja sama dengan komunitas,” imbuhnya.
Ia mengatakan, pemaketan dan pengarahan kepada KPM untuk membeli ke agen e-warong tertentu tidak boleh, karena itu bisa masuk pidana lantaran tidak patuh peraturan dari Mensos.
Di lapangan, katanya, bila ada temuan dengan hasil musyawarah kecamatan, lurah. Karang Taruna, agen E-Warong dan sebagainya, maka mereka nantinya harus menjelaskan ke penyidik. Sebab, pihaknya akan melaporkannya ke APH.
“Jadi kami hanya melaporkan ada data peristiwa, saya kurang tahu persis siapa yang bermain dalam BPNT ini. Mudah-mudahan nanti kita tahu dalam penyelidikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim menegaskan KPM bisa membelanjakan uang bantuan itu di mana saja, baik di pasar, toko sembako maupun ke agen E-Warong.
Namun dalam kenyataannya, justru ada oknum yang menakan dengan ancaman bakal mencoret ke depannya.
“Tolong ini untuk masyarakat tidak boleh ada penggiringan, tidak boleh ada penekanan dari siapapun,” pungkasnya. (Apip/R6/HR-Online)
 dan Jaringan Warga Sukapura (Jawara) audiensi ke DPRD Kota){kind=link}