Berita Tasikmalaya, (harapanrakyat.com),- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, soroti pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soekardjo Kota Tasikmalaya.
Menurut Ketua Cabang PMII Kota Tasikmalaya, Muhaemin Abdul Basith, ada kekeliruan dari aspek pelayanan. Seperti lebih mengedepankan orang yang sedang magang (PKL) untuk menangani pasien.
“Artinya ini adalah suatu hal yang tidak benar. Karena yang dihadapi rumah sakit adalah keselamatan pasien jiwa manusia,” Kata Muhaemin Kepada HR Online, Selasa (25/1/2022).
Maksudnya, sambung Muhaemin, seharusnya RSUD dr Soekardjo tidak menjadikan pelayanan sebagai ruang uji coba.
Menurutnya, minimal harus ada pendampingan secara khusus, profesional dan proporsional.
“Jangan jadikan orang yang magang sebagai bahan pemanfaatan. Kemudian, pasien dijadikan sebagai bahan percobaan,” geramnya.
Selain Pelayanan RSUD dr Soekardjo, PMII Tasikmalaya Juga Soroti Ini
Pihaknya juga menyoroti pelayanan RSUD dr Soekardjo, yang secara kuantitas pegawai sangat banyak. Begitu juga anggaran yang digelontorkan begitu besar.
Akan tetapi, kualitas pelayanan tidak berbanding lurus dengan kuantitas pegawai dan juga besarnya anggaran.
“Tentu verifikasi calon pegawai ini yang harus kita evaluasi secara benar dan menyeluruh,” ujarnya.
Sementara itu, Pengurus Cabang PMII Kota Tasikmalaya, Adriana Nugraha menambahkan, beredar kabar bahwa RSUD dr Soekardjo melakukan rekrutmen terselubung.
Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa rumah sakit hanya dijadikan sebagai wadah untuk melayani orang berkepentingan saja. Bukan seperti yang seharusnya, yaitu melayani masyarakat atau pasien yang membutuhkan sentuhan holistik.
“Ini malah menyentuh hal yang sifatnya politik,” ucapnya.
Belum lagi, lanjutnya, pada saat rekrutmen terselubung ternyata tidak sesuai dengan aturan maupun SOP atau Standar Operasional Prosedur.
“Sungguh ini adalah perbuatan curang dan keji. Karena dilakukan melalui jalan gelap tanpa adab tanpa sepengetahuan dan restu Pemkot Tasikmalaya,” imbuhnya.
Sehingga, ia memastikan dengan banyaknya kekeliruan dari mulai rekrutmen terselubung, tentu akan berdampak terhadap kualitas pelayanan RSUD dr Soekardjo.
“Jangan sampai SOP ini termanifestasi menjadi Standar Operasional Pribadi,” tukasnya.
PMII Tasikmalaya pun meminta kepada pihak terkait untuk segera mengevaluasi, karena sudah menjurus kedalam praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
“Bahkan dari investigasi dan informasi, perekrutan ini sudah terjadi dari jauh-jauh hari,” pungkasnya.
Sayangnya, sampai berita terkait pelayanan ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Direktur RSUD dr Soekardjo, Budi Tirmadi.
Direktur RSUD dr Soekardjo sudah dihubungi via telepon seluler, namun tidak diangkat. Begitu juga saat menghubungi melalui pesan singkat WhatsApp. (Apip/R5/HR-Online/Editor-Adi)