Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Sebanyak 16 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di Kota Banjar, Jawa Barat, hingga pertengahan bulan Desember ini belum ada yang terdaftar sebagai BUMDes berbadan hukum.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kesatuan Bangsa dan Politik (DPMD) Kota Banjar, H. Sahudi membenarkan hal itu Rabu (15/12/2021).
Ia mengatakan untuk target perubahan BUMDes dari badan usaha menjadi badan hukum masih belum ada perkembangan yang signifikan.
Belum adanya BUMDes yang terdaftar menjadi badan hukum tersebut menurutnya karena kemungkinan masih terkendala belum dilakukan revitalisasi kepengurusan Bumdes yang baru.
“Belum ada progres lagi. Sampai sekarang belum ada BUMDes yang berbentuk badan hukum,” kata Sahudi kepada HR Online di Kota Banjar.
Pihaknya sudah sering memberikan pembinaan kepada BUMDes agar secepatnya menyesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Permendes PDTT nomor 3 Tahun 2021 dan PP nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes.
Akan tetapi, sejauh ini memang belum ada perkembangan. Sehingga perlu ada kesadaran dari pihak pengelola BUMDes agar nantinya mereka bisa berkembang.
“Kami hanya memberikan pembinaan dan dorongan saja. Untuk pendaftaran badan hukum harus ada kesadaran juga dari pihak desa dan BUMDes untuk segera menyesuaikan PP nomor 11 tahun 2021,” katanya.
Baca juga: BUMDes Belum Daftar Badan Hukum, DPMD Kota Banjar Harus Proaktif
Bumdes di Kota Banjar Baru Lakukan Pendaftaran Badan Hukum
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kota Banjar Ineu Kurniasih mengatakan, pendaftaran BUMDes berbadan hukum saat ini masih proses berjalan.
Ia menyebutkan sejauh ini sudah ada beberapa BUMDes yang melakukan proses pendaftaran.
Antara lain BUMDes Mekarharja, Kujangsari dan Langensari namun belum sampai berbadan hukum.
Hal itu, karena terkendala persyaratan administrasi seperti perlu mengganti nama BUMDes yang didaftarkan dan persyaratan administrasi lainnya.
“Beberapa sedang proses pendaftaran cuma ada sebagian terkendala administrasi. Misalnya dalam pengajuan nama BUMDes itu tidak boleh sama dengan BUMDes yang lain,” kata Ina.
Lebih lanjut ia mengatakan, terkait perkembangan BUMDes pada tahun 2021 sampai saat ini baru satu BUMDes di Kota yang sudah mulai berjalan maksimal.
Sedangkan untuk BUMDes yang lain belum ada peningkatan yang signifikan. Untuk pelaporan, selama ini juga baru satu BUMDes yang rutin melaporkan perkembangan.
“Kalau yang sudah berjalan maksimal dan rutin memberikan laporan itu baru BUMDes Mekarharja. Kalau yang lain belum memberikan laporan,” katanya. (Muhlisin/R8/HR Online/Editor Jujang)
 yang ada di Kota Banjar, Jawa Barat, hingga pertengahan bulan Desember ini belum berbadan hukum.){kind=link}