Banjar, (harapanrakyat.com),- Terkait mengenai pengakuan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) di depan SMA Negeri 1 Banjar, yang mengatakan bahwa lahan tersebut milik Bina Marga Provinsi, sehingga mereka keukeuh menolak untuk direlokasi oleh Sat Pol PP Kota Banjar, seperti dilansir HR edisi sebelumnya.
Menanggapi adanya pengakuan dari PKL seperti itu, Kasat Pol PP Kota Banjar, Nana Suryana, S.Pd, MM, melalui Kasubag. TU Sat Pol PP Kota Banjar, A. Budiman, Selasa (10/5), mengatakan, selama ini tidak ada bukti persil bahwa tanah tersebut milik provinsi.
Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Jika mengacu pada PP tersebut, maka pemerintah kota berhak mengelola lahan milik pemerintah provinsi.
Lantaran, dalam PP nomor 38 tahun 2007 menyebutkan, urusan wajib yang bisa dikelola oleh daerah terdiri atas 31 bidang pemerintahan, salah satunya mengenai lingkungan hidup dan penataan ruang.
“Dalam masalah lahan yang sekarang digunakan oleh PKL depan SMA Negeri 1 itu masuk pada bidang lingkungan hidup dan penataan ruang. Karena, lahan tersebut akan digunakan taman hijau, yang programnya ada di DKPLH Kota Banjar dan direalisasikan tahun ini,” jelasnya.
Selain itu, pembuatan lapak baru yang dilakukan pihaknya juga atas penawaran dari para PKL. Bahkan, ada sebagian PKL sudah menawar lapaknya ingin kebagian di deretan paling depan.
Dalam pendirian lapak pun, kata Budiman, Sat Pol PP sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Dinas PU Kota Banjar, CPM dan PT. KAI.
“Pihak CPM sudah siap membantu untuk kebutuhan listrik dan air, bahkan pagar yang ada di sekitar lapak siap dibongkar guna kepentingan lahan parkir kendaraan,” katanya.
Lalu, pihak PT KAI juga berterima kasih dengan didirikannya lapak di lokasi itu, lantaran selama ini jalan tersebut masih sering dilalui kendaraan, padahal itu dapat membahayakan keselamatan pengendara.
Dikatakan Budiman, meski PKL menolak, namun relokasi akan tetap dilakukan. Kalau misalkan tidak mau pindah, pihaknya justru mengkhawatirkan mereka nantinya malah tidak kebagian lapak.
Pasalnya, saat ini sudah banyak warga yang berminat untuk berdagang di lapak baru. Namun, Sat Pol PP masih memberikan tengat waktu sampai hari pembongkaran nanti.
Tapi, keputusan PKL mau tidaknya menempati lapak baru harus dimulai dari sekarang. Hal itu dimaksudkan supaya ada persamaan dalam penataan, sehingga lapak mereka menjadi terlihat lebih beres dan bersih.
“Dalam menangani permasalahan ini kami juga masih punya nurani, makanya kami memberikan solusi dengan membuatkan mereka lapak baru di lokasi yang tidak jauh dari tempat sebelumnya, tidak dipindahkan ke tempat jauh. Dengan begitu mereka tidak akan kehilangan pelanggannya,” kata Budiman.
Sementara di lain tempat, Kabid. Pertamanan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup (DKPLH) Kota Banjar, Hj. Nurjanah, membenarkan mengenai rencana pembuatan taman hijau di lahan yang saat ini ditempati oleh PKL.
“Memang benar programnya ada di DKPLH, dan rencananya diusulkan di anggaran perubahan. Namun mengenai pelaksanaan pembuatan taman, itu tergantung turunnya penetapan APBD perubahan, mudah-mudahan tahun ini bisa terealisasikan,” jelas Nurjanah, saat dihubungi melalui telepon selularnya. (Eva)
