Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Menanggapi soal Raperda Penyandang Disabilitas, DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD, menyebutkan bahwa, pembahasan Raperda tersebut perlu persetujuan bersama.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjar, Ajat Sudrajat menjelaskan, untuk pembahasan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut, nanti akan disesuaikan dengan anggaran perubahan.
Hal itu karena untuk pembahasan tersebut berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Sehingga untuk pembahasan Raperda Penyandang Disabilitas perlu persetujuan bersama dari DPRD.
Selain itu, lanjut Ajat, belum adanya pembahasan soal Raperda Penyandang Disabilitas juga karena pihak DPRD terkendala dengan anggaran. Yang mana pada tahun ini masih memprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 (refocusing).
“Karena ini berkaitan dengan anggaran, maka harus ada persetujuan secara kolektif kolegial keputusan bersama DPRD. Kuncinya nanti setelah penetapan anggaran perubahan,” terang Ajat kepada wartawan, Jumat (27/08/2021).
Sedangkan, terkait tuntutan Raperda tentang Perlindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus terealisasi dalam waktu 1×24 jam. Menurutnya hal itu tidak bisa terpenuhi.
Sebab, dalam proses pembentukan Raperda itu tentunya ada mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh.
Baca Juga : Tagih Raperda Disabilitas, PMII dan PPDI Segel Gedung DPRD Banjar
Meski begitu, pihak DPRD akan mengusahakan agar Raperda tentang Perlindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bisa dilakukan pembahasan. Serta dapat terealisasi sampai masuk pada tahap paripurna tahun ini.
“Kami usahakan nanti untuk Raperda itu bisa terealisasi pada tahun ini. Kami komitmen untuk memperjuangkan hak masyarakat agar mereka bisa terlindungi dan terpenuhi hak-haknya,” kata Ajat.
Adapun soal sejumlah anggota DPRD Kota Banjar yang terlambat datang ke kantor untuk agenda audiensi tersebut, hal itu karena kesibukan masing-masing anggota.
Perumusan Raperda, DPRD Banjar selalu Libatkan Stakeholder
Anggota Bapemperda lainnya Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan menambahkan, dalam setiap proses perumusan Raperda yang berjalan selama ini. Pihak DPRD selalu melibatkan partisipasi stakeholder dan unsur masyarakat lainnya.
Adapun terkait belum adanya pembahasan itu, kata Cecep, selain keterbatasan anggaran yang ada. Juga karena draft Raperda tentang Perlindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut baru selesai dan diajukan oleh Dinas Sosial P3A.
Menurutnya, hal itu karena yang akan menjadi prioritas Raperda sebelumnya saat anggaran murni dari OPD terkait yaitu Raperda tentang Kota Layak Anak (KLA).
“Sebelumnya sudah kami jadwalkan. Tapi karena kendala anggaran, juga karena ada Raperda yang lain menjadi prioritas. Maka kami upayakan nanti bisa masuk pembahasan dan selesai tahun ini,” terang Cecep. (Muhlisin/R3/HR-Online)
Editor : Eva
 DPRD.){kind=link}