Berita Jabar (Harapanrakyat.com),- Nilai belanja kementerian dan lembaga pemerintah tahun 2021 mencapai Rp 400 triliun yang fokus pada UMKM. Untuk itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mendorong UMKM agar memanfaatkan potensi pasar dengan nilai fantastis itu.
“Ada Rp 400 triliun belanja kementerian per tahun. Ini merupakan peluang untuk UMKM silahkan respon,” ujar Ridwan Kamil usai bertemu Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, Jumat (2/4/2021).
Ridwan Kamil mengemukakan belanja Rp 400 triliun itu untuk kembali menggairahkan UMKM yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi. Data dari DKUKM Jabar sebanyak 37.199 UMKM merasakan dampak pandemi. Mulai dari berhenti produksi sementara sampai gulung tikar.
Guna manfaatkan potensi pasar dengan nilai fantastis ini, Pemprov Jabar pun gencar melakukan inovasi agar UMKM kembali menjalankan produksinya. Seperti dengan menggagas program Inovasi Cara Penjualan (ICALAN).
“Terkadang UMKM ini bingung harus menjual produknya kemana. Dengan pasar Rp 400 triliun ini menjadi kesempatan yang harus dimanfaatkan,” terangnya.
Pemprov Jabar pun berkomitmen dalam menyelesaikan berbagai persoalan para pelaku UMKM. Seperti masalah pemasaran dan promosi, bantuan kredit serta wajibkan PNS agar membeli produk UMKM.
Kendala UMKM saat pandemi ini yakni sulitnya bahan baku dari impor. Untuk itu, Pemprov Jabar dan Kementerian Koperasi UKM berupa mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga UMKM bisa manfaatkan potensi pasar Rp 400 triliun tersebut.
Sementar itu, Teten Masduki, Menteri Koperasi UKM, menyatakan belanja kementerian Rp 400 triliun ini adalah hikmah saat pandemi. Daya beli masyarakat turun, untuk itu pemerintah harus menyerap produk UMKM.
“Pemerintah sekarang harus menyerap produk dari UMKM. Saat ini daya beli masyarakat turun akibat pandemi. UMKM bisa manfaatkan potensi pasar Rp 400 triliun dengan menjadi vendor pengadaan barang dan jasa,”ungkapnya.
Teten mengaku telah mendapat informasi dari Gubernur Jabar terkait persyaratan dan mengenai produk yang pemerintah butuhkan. Seperti seragam, peralatan pertanian, kesehatan hingga furniture. (R9/HR-Online)
Editor: Dadang
