SOPD dan Perbankan Belum Sinergi Garap KUR

Ciamis, (harapanerakyat.com),- Sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kab. Ciamis merasa tidak dilibatkan dalam penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digulirkan pihak perbankan.

Padahal di satu sisi, SOPD merupakan lembaga pembantu teknis yang langsung bersentuhan dengan dunia usaha masyarakat. Akibatnya, sebagian SOPD seolah kurang antusias dalam menanggapi penyaluran KUR tersebut.

“Kami kurang memahami program KUR yang digulirkan perbankan. Dan kami rasa sampai saat ini, belum ada upaya kerjasama pihak perbankan dengan kami,” kata Suhendra, Kabid Pemberdayaaan Masyarakat dan Pengembangan Informasi (PMPI) Dishutbun Kab Ciamis, di ruang kerjanya, Selasa (12/4).

Senada dengan itu, Kadishutbun Kab. Ciamis, Ir. Nurhastuty membenarkan, pihaknya belum pernah mengadakan kerjasama dengan perbankan dalam penyaluran program KUR terhadap kelompok binaannya.

Tidak hanya itu, Kepala Dinas Peternakan Kab Ciamis, Ir. Nana Suparna, ketika ditanya mengenai penyaluran proram KUR untuk kelompok-kelompok peternak, mengatakan hal yang serupa dengan Kadishutbun.

“Sampai detik ini, belum ada kerjasama mengenai penyaluran program KUR untuk kelompok usaha ternak di bawah binaan Dinas Peternakan,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Kab. Ciamis, Ir. Endang Supardi, mengaku bahwa pihaknya belum diajak oleh perbankan untuk mengadakan kerjasama penyaluran program KUR bagi kelompok Tani.

“Selama ini, kami hanya menjalankan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Meski begitu, kami mencoba berkordinasi dengan pihak Bank Indonesia wilayah Pritim, sebagai tahapan pengembangan pertanian di Kec. Sukamantri,” katanya.

Berbeda dengan yang lain, Kabid Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, DKP Kab. Ciamis, Ir. Lilis Widaningsih, mengaku sudah menawarkan program KUR bagi Kelompok Budidaya Ikan dan Nelayan.

Hanya saja, untuk merealisasikan program tersebut dirasa sulit. Alasannya, ketentuan yang ditetapkan pihak perbankan bagi penerima program KUR dinilai memberatkan.

Untuk itu, program selain KUR yang bisa diserap baru sebatas pada Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Kelembagaan Keuangan Mikro Bank (KKMB).

“Pada tahun ini, dana kredit yang tersedia dari program tersebut sebesar 800 juta. Itupun harus disesuaikan dengan analisa kelayaakan usaha,” katanya.

Kepala Pusat Pengembangan Pendamping Usaha Kecil Menengah (P3 UKM) BI Tasikmalaya, H. Cecep D Abdul Qoyyum, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengundang sejumlah Kepala SOPD se-Priangan Timur, dalam waktu dekat.

Undangan tersebut ditujukan untuk menyelaraskan persepsi antara perbankan dengan SOPD mengenai program KUR bagi kelompok masyarakat.

“Dan kalau tidak ada kendala, agendanya akan kita gelar pada tanggal 19 April,” katanya.

Di tempat terpisah, Brand Manager bank bjb Ciamis, Yusuf, melalui Manager of Commercial and Consumer, Iwan, mengatakan, bahwa pihaknya sudah jauh-jauh hari mensosialisasikan program KUR kepada sejumlah SOPD.

“Termasuk kepada Dishutbun, DKP, Distan, Dinas Peternakan, dan Disperindagkop. Bahkan, lembaga/ unit penyalur dan penanganan KUR sudah kami bentuk,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Trade Company Potensi Daerah, Tatang Djauhari menanggapi, bahwa penyaluran KUR di tingkat daerah tidaklah mudah. Karena ada barrier psikologis dalam kacamata otonomi daerah.

“Bisa juga diartikan, bahwa kebijakan pusat tidak serta merta bisa langsung diterapkan. Perlu diterjemahkan lebih jauh lagi, yakni agar SOPD berkoordinasi dan membahas kembali masalah KUR tersebut,” ungkapnya.

Tatang menambahkan, jika tidak dilakukan upaya sinergitas secara cepat, upaya pemerintah pusat dalam menggerakan sektor Riil perekonomian daerah akan terkendala.

“Harapan saya, melalui program ini, peran serta masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengolahan potensi daerah,” ungkapnya. (dk)