Berita Jabar, (harapanrakyat.com),- Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan hanya 53,3 persen masyarakat Indonesia yang percaya vaksinasi efektif atasi Covid-19. Temuan survei yang dilaksanakan secara nasional tersebut juga menunjukkan 81,9 persen warga bersedia menerima vaksin Covid-19, asal halal. Hal ini mendorong Pemprov Jabar untuk meminta fatwa ulama.
Temuan dalam survei tersebut juga menunjukkan 46,7 persen masih 49,9 persen responden sangat khawatir terkait validitas informasi vaksin Covid-19.
Responden yang terlibat dalam survei tersebut sebanyak 1.200 responden dari seluruh Indonesia. Metode pengambilan sampel untuk survei secara distribusi proporsional. Pelaksanaan survei 1-3 Februari 2021.
Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal bekerjasama dengan para tokoh agama untuk sosialisasi program vaksinasi Covid-19 di Jabar.
“Saya akan libatkan ulama untuk memberi fatwa penguatan terhadap vaksin,” ujar Emil, saat menjadi narasumber webinar INDIKATOR, via Konferensi Video dari Ciwidey, Kabupaten Bandung, Minggu (21/2/2021).
Survei juga menunjukkan, kelompok yang bersedia divaksin 54,5 persen. Dari jumlah tersebut, 70 persen tidak bersedia suntik vaksin apabila harus membayar. Sedangkan 23,7 persen bersedia divaksin meskipun harus membayar.
Emil pun berjanji akan menggunakan hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia untuk mengatur strategi komunikasi publik terkait vaksin yang akan dilaksanakan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jabar.
“Urusan vaksin, PR kita masih banyak. Jabar akan menggunakan data (survei) ini. Nanti saya analisa ke tim untuk melakukan simulasi komunikasi publik,” katanya.
Strategi Vaksinasi Pemprov Jabar, Salah Satunya Minta Fatwa Ulama
Sementara itu, fatwa MUI menyebutkan vaksin Covid-19 di Indonesia halal dan suci. Sementara dari segi keamanan, vaksin Covid-19 juga sudah mendapatkan EUA (Emergency Use Authorization) dari BPOM.
Targetnya sebanyak 36,2 juta dari total 50 juta penduduk Jabar akan divaksin untuk memunculkan kekebalan kelompok (Herd Immunity).
Selanjutnya, Emil juga mengatakan, tantangan dalam program vaksinasi Covid-19 adalah infrastruktur atau tempat untuk memberikan vaksin.
Penduduk Jabar tersebar di 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa, namun Jabar hanya memiliki 1.094 Puskesmas yang siap untuk program vaksinasi.
“Ada tiga solusi yang saya usulkan. Pertama disuntik di Puskesmas akan sangat terbatas, maka jika vaksin sudah tersedia, vaksin akan dilakukan di gedung olahraga, gedung bulutangkis. Untuk memaksimalkan vaksinasi massal, misalnya di Sabuga (Kota Bandung),” ucap Emil.
Solusi kedua, kata Emil, untuk desa terpencil dengan kasus Covid-19 yang tinggi, Emil mengaku sudah meminta Presiden menyiapkan mobil. “Jadi nanti akan ada mobil vaksin yang keliling desa,” katanya.
Emil mengusulkan solusi ketiga yakin penyediaan vaksin mandiri atau berbayar. Bagi mereka yang mampu tidak perlu menunggu panggilan jadwal vaksin gratis dari pemerintah.
“Kalau vaksin mandiri mempercepat herd immunity maka saya sangat setuju,” katanya.
Saat ini, Pemprov Jabar menurut Emil sudah menyiapkan sekitar 11.000 vaksinator atau tenaga penyuntik vaksin.
“Jumlah vaksinator di Jabar kita tingkatkan. Sekarang ada 11 ribu, tapi kalau mau vaksinasi beres dalam waktu 8 bulan, kami harus tambah sampai 3 kali lipat,” tandasnya. (R7/HR-Online)
Editor: Ndu
