Banjar, (harapanrakyat.com),- DPRD Kota Banjar, telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas peraturan daerah (Perda) berkaitan dengan masalah pendidikan. Langkah itu dianggap KIPK hanya akan menghamburkan uang Negara semata, dan terkesan ikut-ikutan.
Ketua Pansus Pendidikan, Drs. H. Unen Astramanggala, mengatakan, pembentukan Pansus berdasar atas keinginan dewan untuk membangun pendidikan di Kota Banjar lebih baik lagi.
“Kami berharap dengan adanya Perda berkaitan dengan pendidikan, kwalitas pendidikan di Kota Banjar akan terus meninggkat. Di kota-kota besar lain, Perda Pendidikan telah dibentuk dan dijalankan,” ujarnya, Senin (21/3).
Menurut dia, dalam merumuskan draf Perda tersebut, DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait dengan dunia pendidikan, untuk dimintai saran sebagai masukan. Mulai dari birokrat, dalam hal ini Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM), dan wartawan.
Dijadwalkan, pembahasan Pansus Perda Pendidikan hingga pengesahan akan selesai pada bulan Mei mendatang, yaitu bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional.
“Harapan saya, pembahasan ini dapat terlaksana dengan lancar, sehingga bulan Mei mendatang perda telah dapat disahkan, dan itu bisa menjadi kado hari Pendidikan Nasional,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Unen, Pansus Perda Pendidikan diharapkan dapat mengatur permasalahan-permasalahan pendidikan, seperti peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan, serta masalah teknis penerimaan siswa baru.
Pihaknya juga berharap, dengan Perda tersebut, kedepannnya dapat diatur kurikulum pendidikan muatan lokal.
Namun Unen membantah, jika inisiatif DPRD membentuk Pansus Perda Pendidikan lantaran didorong oleh banyaknya masalah yang terjadi di sekolah, berkaitan dengan penerimaan siswa baru.
“Saya tegaskan, bahwa inisiatif pembentukan Pansus bukan akibat banyaknya permasalahan di sekolah, berkaitan dengan penerimaan siswa baru, itu terlalu sempit. Tujuan kami lebih luas, yaitu berharap dunia pendidikan di Kota Banjar lebih maju,” kata Unen.
Terpisah, Dinamisatoris KIPK Dadang Rustama, mengatakan, inisiatif DPRD untuk membuat Pansus Pendidikan jangan hanya didasari atas ikut-iktutan saja.
“Bukan tidak setuju adanya Perda Pendidikan. Namun, apakah DPRD telah memiliki konsep yang jelas. Jangan sampai pembuatannya hanya berdasarkan di kota lain, Perda serupa juga dibuat,” katanya.
Dadang berharap, jangan sampai pembuatan Perda hanyalah sebagai proyek DPRD untuk menghabiskan anggaran, tapi Perda yang dibuat dapat efektif diterapkan di masyarakat.
Menurutnya, untuk saat ini DPRD Kota Banjar lebih baik mengoptimalkan fungsi pengawasan yang mereka miliki, ketimbang sibuk membuat Pansus Perda yang kelak akhirnya tidak efektif diterapkan. Sebab, hal itu hanya akan menghamburkan uang negara saja.
Apalagi, lanjutnya, pembahasan telah di deadline harus selesai pada bulan Mei mendatang. Padahal, sesuatu hal yang berkaitan dengan pendidikan tentunya memerlukan pengkajian komfrehensip.
“Masalah pendidikan bukan masalah kecil, pendidikan menyangkut kelangsungan penerus bangsa, pembahasannya harus optimal. Pembuatan Perda tidak sama dengan proyek pemerintah saat akan membangun jalan, jika telat akan didenda, atau memang ini hanya proyek belaka,” kata Dadang. (pjr)
 yang akan membahas peraturan daerah (Perda) berkaitan dengan masalah pendidikan.){kind=link}