Banjar, (harapanrakyat.com),- Sejumlah masyarakat di Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, mengaku belum mengetahui keberadaan anggaran bantuan kesehatan yang dianggarakan dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 10 juta.
Pada edisi sebelumnya disebutkan, bantuan kesehatan tersebut merupakan anggaran cadangan untuk masyarakat yang tidak masuk kategori peserta program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Dan pos tersebut digunakan jika masyarakat yang membutuhkan tidak terakomodir dana Jamkesda.
Ketua RT 02, Dusun Girimukti, Desa Sukamukti, Koko, ketika diminta tanggapan mengenai anggaran bantuan kesehatan, mengatakan, bahwa dirinya belum mengetahui keberadaan anggaran bantuan kesehatan untuk masyarakat tersebut.
Dia meyakini, jika masyarakat mengetahui keberadaannya, dapat dipastikan dana bantuan kesehatan itu pasti bisa terserap. Koko juga merasa heran, kenapa anggaran sebesar Rp.10 juta itu tidak terserap oleh masyarakat.
“Kami berharap agar pemerintah desa mensosialisasikan program-program yang ada di desa. Salah satunya seperti bantuan kesehatan untuk masyarakat miskin,” katanya.
Pihak Desa Sukamukti, malah membuat kebijakan yang luar biasa anehnya. Bagaimana tidak, anggaran bantuan kesehatan yang dianggarkan di ADD, alih-alih pada tahun ini akan dipangkas nominalnya.
Kebijakan itu akan semakin merugikan masyarakat Desa Sukamukti, dimana sebelumnya mereka tidak mengetahui sama sekali adanya anggaran bantuan kesehatan di ADD.
Hal itu dikatakan, Sekretaris Desa Sukamukti, Dodo Carda, ketika dikonfirmasi HR, Senin, (14/3). “Kemungkinan anggarannya tidak dihilangkan, hanya saja jumlah atau nominal anggaran yang disediakan untuk bantuan kesehatan yang akan diubah atau dikurangi,” ungkapnya.
Alasannya, ketika nominal anggaran bantuan kesehatan itu jumlahnya besar dan tidak terserap oleh masyarakat, pihaknya selalu kesulitan ketika menggunakannya. Padahal, ada kebutuhan lain yang sifatnya mendesak.
Selain itu, Dodo menambahkan, pihaknya belum mendapati laporan dari masyarakat yang terkendala masalah keuangan, ketika mereka pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Karena alasan itulah, Dodo akan mencoba melakukan perubahan anggaran pada waktunya nanti, untuk menggeser dan merubah jumlah/ angka dana bantuan kesehatan bagi masyarakat tersebut. (dn)