Foto Ilustrasi. Foto: Istimewa/Net
Parigi, (harapanrakyat.com),-
Sejumlah kalangan di Kabupaten Pangandaran menyesalkan terjadinya polemik di dunia pendidikan. Hal itu terkait soal mutasi dan rotasi sejumlah Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran.
Asep Saefurrohman, tokoh masyarakat Pangandaran, Senin (7/10), mengatakan, protes yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Sekolah saat rotasi-mutasi, seharusnya tidak menjadi polemik. Sebab, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), harus turut dan patuh terhadap sumpah jabatannya, dan siap ditempatkan dimana saja. [Baca: Ada Oknum di Disdikpora Pangandaran Bermain Jabatan?]
“Justru, itu merupakan tantangan baru bagi para Kepala Sekolah. Dengan begitu, kemampuan menejemen dan kinerja Kepala Sekolah bisa terukur,” ungkapnya.
Sependapat dengan itu, Ketua Paguyuban Masyarakat Pakidulan (PMP), Ade Syamsudin Aziz, mengatakan, persolan rotasi-mutasi merupakan ranah birokrasi, dan harus diurus oleh birokrasi pula. [Baca: (Polemik Mutasi Jabatan) Pj. Bupati: Tidak Ada Prajurit yang Salah!]
“Kalau permasalahan birokrasi itu sebaiknya diurus saja oleh birokrasi, dengan cara mencari solusi, bukan mempetakonflikan keadaan yang terjadi. Karena pada dasarnya, birokrat harus menyelesaikan permasalahan dengan duduk bersama, terkecuali kalau itu merupakan kebijakan politis. Ini kan tatarannya birokrasi yang kental dengan akademik,” kata Ade.
Lebih lanjut Ade menuturkan, kekurangan dan kelemahan dalam menjalankan sistem pemerintahan hal yang wajar. Bukan juga berarti harus mentolelir setiap kebijakan yang salah, tetapi menyikapinya dengan cara yang terpuji.
“Andaikan SKPD Pemkab Pangandaran sudah komplit, mulai Sekda dan Kepala Disbudpora, saya yakin polemik tidak akan terjadi. Masukan saya kepada pemangku kebijakan (Pj Bupati), untuk segera mengisi jabatan yang masih kosong, seperti Kepala Disdikpora dan Sekda. Agar, polemik yang terjadi tidak lantas mengerucut dan menyudutkan Pj Bupati,” pungkasnya. (Syam/Koran-HR)
