Berita Jabar (Harapanrakyat.com),- Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan ngantor di Kota Depok pada pekan depan. Tujuannya untuk penanganan Covid-19 di Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) agar berjalan baik. Memastikan agar lebih bisa terkoordinasi.
Ridwan Kamil menyebut, kasus Covid-19 Jabar 70 persennya dari wilayah Bodebek. Dari periode 21-27 September 2020, tercatat Depok memiliki kasus terbanyak yakni 1.099 positif,kemudian Kota bekasi 962 kasus, Kabupaten Bekasi sebanyak 512 kasus. Sedangkan kota Bogor 228 kasus dan Kabupaten Bogor 465 kasus.
Dari keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan Covid-19, Rumah Sakit asal Bodebek mendominasi 10 besar rumah sakit terbanyak dalam merawat kasus Covid-19. Penanganan Covid-19 Bodebek perlu peningkatan terutama dari ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.
Kota Depok kondisinya kini urgensi untuk ktersediaan ICU dan HCU tempat perawatan pasien dengan kriteria berat.
“Depok paling kritis meurut catatan statistik sudah lebih dari 80 persen tingkat keterisian,” ucap Ridwan Kamil, Selasa (30/9/2020).
Tim Khusus untuk Penanganan Covid-19 di Bodebek
Ridwan Kamil menyebut perlu membentuk tim khusus untuk penanganan Covid-19 Bodebek. Selain itu, perlu adanya usulan kebijakan subsidi silang untuk wilayah Bodebek bagi warga yang memerlukan perawatan karena Covid-19.
“Kami koordinasikan untuk wilayah Bodebek ini harus ada tim yang kompak dan kokoh. Sehingga nantinya akan ada subsidi silang. Misalnya kalau Rumah Sakit Depok penuh, warga berKTP Depok boleh ke Bogor ataupun sebaliknya. Ini sedang kami kondisikan,” kata Ridwan Kamil.
Dalam rapat bersama Wakil Ketua Komite penanganan Covid-19 Luhut Binsar Panjaitan, Ridwan Kamil pun menyampaikan data jumlah klaim biaya pelayanan Covid-19 Jabar. Total sampai saat ini lebih dari RP 1,2 triliun dari 23 ribu klaim pelayanan.
Namun yang sesuai verivikasi baru 11.300 atau 50 persennya dari total 23 ribu klaim. Itu artinya 50 persennya masih ada masalah. Sampai kini ada 78 rumah sakit Jabar yang belum ajukan klaim biaya perawatan pasien Covid-19. Ia terus koordinasi untuk cek rumah sakit itu, agar penanganan Covid-19 berjalan baik.
“Semoga bisa lebih mempermudah proses klaim. Kalau kekurangan-kekurangan saat verifikasi mungkin itu sifatnya ketidakpahaman, bukan sengaja. Jangan sampai korban yang terkena Covid-19 ini mendapat tagihan yang besar, apalagi untuk warga tidak mampu,” katanya. (R9/HR-Online)
